Bawaslu Klaim Pelanggaran Prokes di Pilkada Tak Masif
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menilai tidak terlalu banyak masalah yang signifikan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020. Khususnya terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan.
"Masih ada protokol kesehatan yang dilanggar, tapi kekhawatiran berlebihan akan situasi yang tidak kita inginkan, minimal sudah terjawab di pelaksanaan area pelaksanaan pilkada ini," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, secara virtual, Kamis 10 Desember 2020.
Afif mengakui ada pelanggaran protokol kesehatan tetapi tidak terlalu masif. Secara keseluruhan, Afif menilai pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini berjalan dengan baik.
"Apakah (pelanggaran) itu secara banyak dan masif, tidak terlalu juga," ujar Afif.
Meskipun demikian, Afif mengakui ada tantangan lain yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu. Seperti masalah Daftar Pemilih Tetap atau DPT, pemilih ganda dan sebagainya.
"Yang menjadi objek pengawasan kita adalah juga apa yang kita sebut dengan pelanggaran teknis tahapan, yang selama ini memang menjadi tugas kita untuk melakukan pengawasan pemilu," kata Afif.
Pada Rabu 9 Desember 2020 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah di 270 daerah. Yakni meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Baca juga:Â Kapolri Klaim Pencoblosan Pilkada Berjalan Aman dan Lancar
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
