Bawaslu Kawal Ketat Proses Penghitungan Suara di Pilkada Sumbawa

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di acara ILC
Sumber :
  • tvOne

VIVA – Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya akan mengawasi ketat proses penghitungan suara di Pilkada Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini mengingat ada satu kandidat merupakan adik Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yaitu Dewi Noviany.

img_title 3 Kasus TPPO di NTB Terbongkar! Korban Diimingi-imingi Bayaran Besar untuk Berangkat ke Arab Saudi

Berdasarkan data Sirekap KPU sementara pada Sabtu, 12 Desember 2020, tercatat dua pasangan calon yang bersaing ketat, yaitu Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Jarot-Mokhlis) unggul sementara dengan perolehan suara 25.0 persen. Kemudian, pasangan Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany menguntit dengan 24,5 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selisih perolehan suara yang sangat tipis untuk posisi pemenang Pilkada ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak akan adanya dugaan intervensi terhadap penghitungan suara, karena adiknya Gubernur NTB ikut berlaga di Sumbawa.

img_title BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

Oleh karena itu, Rahmat mengingatkan kepada penyelenggara pemilu yakni KPUD dan Bawaslu setempat supaya bekerja secara profesional dan independen dalam melakukan rekapitulasi suara. Terpenting, jangan mudah ditekan oleh siapa pun terutama para pihak pasangan calon.

“Kita akan mengawasi penuh itu. Jangan mudah diintervensi sama orang lain. Adiknya Bang Zulkieflimansyah, kan? Jadi perhatian itu,” kata Rahmat saat dihubungi pada Minggu, 13 Desember 2020.

img_title Bima Arya Buka Peluang NTB dan NTT Terapkan Aturan Khusus seperti Bali

Selain itu, Rahmat mengatakan laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Sumbawa juga tetap diproses. Bahkan menurut dia, Bawaslu sudah mulai menindaklanjut beberapa aduan meski pencoblosan sudah dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020.

“Iya tetap diproses, bahkan atensi oleh Bawaslu Sumbawa,” ujarnya.

Sementara Anggota KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan apabila ada laporan kesalahan data dalam rekapituliasi suara, maka keberatan atau laporan-laporan bisa langsung dikoreksi di KPU setempat dengan mekanisme yang ada.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

KPU RI tetap melakukan pendampingan terhadap KPUD yang melaksanakan perhitungan dan rekapitulasi suara pilkada, baik di tingkat provinsi maupun tingkat KPU Kota dan Kabupaten yang menggelar Pilkada, termasuk Sumbawa. “Istilahnya bukan pemantauan, tapi supervisi dan monitoring,” jelas dia. (ren)

Baca juga: Kemendagri Sebar Tim Monitoring Tahapan Pilkada 2020

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal

UMP NTB 2027 Jadi Rp 2,9 Juta, Naik 9,2 Persen

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan, naik 9,245 persen.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut