Golkar Klaim Program Pradi soal Berobat Gratis Bukan Omong Kosong
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Program berobat gratis dengan hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digagas oleh pasangan calon wali-wakil wali kota Depok, Pradi Supriatna-Afifah Alia, menuai sorotan. Ide ini dinilai sangat penting karena menjadi solusi bagi warga kurang mampu.
Menurut Ketua Partai Golkar Depok, Farabi A Rafiq, memang banyak keluhan yang kerap ia dengar, terutama sebagai seorang dokter, dari warga atas biaya pengobatan. Terlebih bagi mereka yang memang berlatar belakang dari ekonomi kurang mampu. Namun persoalan itu terkesan luput dari pantauan mereka yang nyinyir.
“Kita tahu rakyat Depok ini sering mengeluh, orang berobat enggak punya duit. Ini kenyataan, jangan ngomong ini-itu deh, jangan bilang omong kosong,” katanya, Senin, 19 Oktober 2020.
Baca: Ketua Satgas Tegaskan Pilkada Bukan Masalah Utama Potensi COVID-19
Farabi bahkan mengakui, Afifah dan bahkan sejumlah politikus Golkar yang lain kerap merasakan kepedihan warga sehingga harus berbuat lebih. Warga kerap harus berutang sana-sini. Afifah juga sering dimintai tolong oleh warga kalau berurusan dengan pelayanan kesehatan.
Golkar, melalui Komisi D di DPRD Depok, kata Farabi, bahkan kerap bersitegang dengan pihak rumah sakit untuk membantu warga yang membutuhkan. Golkar tak ingin kasus-kasus semacam itu terulang di masa mendatang.
Menurutnya, program yang digulirkan Pradi-Afifah sangat bisa diterapkan dan bukan omong kosong. Caranya adalah bersinergi dengan BPJS Kesehatan, alih-alih dianggap bertentangan sebagaimana dituduhkan lawan politik Pradi. "Konstitusinya jelas: BPJS kita bersinergi.”
Dia mencontohkan program serupa yang telah berjalan di Kota Bekasi, yakni program kesehatan pemerintah kota disinergikan dengan BPJS Kesehatan. Putra pedangdut legendaris A Rafiq ini juga mengatakan, memang saat baru pertama program itu digulirkan di Bekasi sempat ada tumpang tindih aturan, namun akhirnya bisa berjalan setelah direvisi.
“Masa Kota Depok enggak bisa. Nah, kita merasa, karena Bu Afifah berbarengan dengan kita, maka kita mau program ini berjalan dengan baik, supaya rakyat enggak stres lagi soal duit,” katanya.
Farabi menegaskan, jangan sampai pelayanan hanya bersifat pencitraan. “Ada orang sakit dijengukin, pas mau dibawa ke rumah sakit pada mundur, karena pakai DP dan sebaginya. Tapi kalau dijamin kesehatannya maka terobati semua warga Depok,” ujarnya.
Namun, kata Farabi, harus ada payung hukum yang baik agar tidak tumpang tindih. Ia pun yakin di bawah kepemimpinan Pradi-Afifah program itu bisa berjalan dengan baik.
Sulitnya akses berobat lantaran birokarsi yang rumit sering dialami warga miskin di Kota Depok. “Rakyat masih terjadi hal seperti itu, sehingga perlulah program yang menaungi itu. Berobat nomor satu, pilkada juga nomor satu,” katanya. (ren)
