Legislator NasDem Harap Tak Ada Politik Identitas di Pilkada Sulteng
- Istimewa
VIVA – Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Ahmad M Ali berharap agar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang digelar di Sulawesi Tengah bisa menjadi role model penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.
Legislator Partai NasDem ini sampaikan harapannya kepada stakeholder yang terlibat dalam pesta demokrasi di Sulawesi Tengah mulai dari penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, partai politik, paslon, tokoh agama, tokoh adat, sampai masyarakat dapat sama-sama sukseskan Pilkada Serentak agar berjalan lancar dan damai di tengah pendemi COVID-19.
"Seperti yang informasi dari Wakapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Nurwindiyanto yang mengungkap bahwa Sulteng menjadi provinsi kedua di Indonesia yang rawan berpotensi terjadi berbagai pelanggaran saat Pilkada 2020," tutur Ahmad M Ali, Senin, 26 Oktober 2020.
Baca juga: KPU Sulteng Larang Paslon Bawa Massa saat Debat Publik
Akan ada sebanyak 19.085 petugas gabungan akan mengamankan jalannya pilkada di Sulteng. Ahmad M Ali berharap kepada penyelenggara KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten dan Bawaslu sebagai pengawas dapat menjalankan tugas-tugasnya yang profesional, integritas, dan akuntabel. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Pilkada di Sulteng harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Calon pemimpin harus keluarkan ide dan gagasannya ke depan, sehingga masyarakat dapat memilih dengan hati nurani bukan karena uang," ujar Ahmad M Ali
Ahmad M Ali juga mengingatkan, khusus di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi daerah pemilihan (Dapil)-nya masih ditemukan adanya politik uang. Bila berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng enam kasus politik uang pada pemilu tahun 2019 terjadi di Sulteng.
"Kita harus buktikan pada masyarakat di Indonesia, bahwa Sulawesi Tengah dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan riang gembira, damai, dan lancar. Tanpa ada kecurangan, tanpa isu politik identitas, dan money politik. Sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas," jelas Ahmad M Ali
Menurutnya peran serta stakeholder dalam bekerjasama dalam menyukseskan pilkada di Sulawesi Tengah sangat dibutuhkan, sehingga bisa mematahkan stigma Sulteng adalah daerah rawan yang berpotensi terjadi berbagai pelanggaran dan akan menimbulkan kerusuhan saat Pilkada 2020. (ren)
Sekjen PKS Setuju Usulan Presiden Prabowo: Evaluasi Menyeluruh Sistem Pilkada Serentak
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menilai memang perlu dievaluasi menyeluruh terkait sistem pilkada langsung. Ia merespons, usulan Prabowo.
