PDIP Surabaya Tak Gentar Banteng Ketaton Membelot ke Machfud-Mujiaman
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Saleh Ismail Mukadar turun gunung di momen Pemilihan Kepala Daerah Surabaya setelah sepuluh tahun absen dari panggung politik. Ia turun lagi demi memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP di Pilkada Surabaya, yakni Eri Cahyadi-Armudji.
Saleh tak sendiri. Bersamanya, bergandeng tangan pula beberapa kader senior PDIP lawas yang bersama-bersama ingin memenangkan Eri-Armudji. Komitmen itu diutarakan Saleh di posko Banteng Lawas Surabaya pada Jumat, 13 November 2020.
Di posko itu, terpampang besar-besar foto Saleh bersama kader senior PDIP yang juga mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH.
"Sepuluh tahun saya tidak aktif di politik. Tapi hari ini saya sengaja hadir untuk mendukung Eri Cahyadi dan Armudji, untuk memastikan Surabaya tetap menjadi kota yang toleran dan kota yang pro wong cilik," kata Saleh Mukadar.
Saleh menjelaskan, kehadirannya bersama kader-kader PDI Perjuangan Surabaya 'lawas' agar bisa menggerakkan masyakarat untuk memilih calon kepala daerah Surabaya yang bisa menjaga Surabaya agar semakin baik lagi.
Sebagai mantan ketua DPC PDIP Surabaya, tentu pada Pilkada Surabaya ini Saleh mendukung pasangan Eri-Armudji. "Alhamdulilah, survei internal saat ini, partisipasi kader PDI Perjuangan sudah sangat tinggi. Artinya, kalau ditanya tentang keberadaan Banteng Ketaton yang mendukung paslon lain, mereka (benteng ketaton) tidak ada pengaruhnya," ujarnya.
Nah, melihat angka hasil survei, menandakan bahwa suara internal PDIP Surabaya masih utuh untuk Eri-Armuji. Adapun adanya video pengakuan Jagad Hari Suseno yang mengungkit pencalonan Tri Rismaharini pada pilkada sebelumnya, menurut Saleh tidak berpengaruh.
"Itu enggak ada pengaruhnya sama sekali. Sebab, itu urusan Seno dengan Bu Risma. Yang mencalonkan sekarang ini Eri, bukan Risma. Jadi enggak ada kaitannya," kata Saleh. (ren)
Pelanggaran Netralitas ASN Diprediksi Naik 5 Kali Lipat di Pemilu 2024
Potensi pelanggaran netralitas ASN naik lima kali lipat itu dibandingkan dengan Pilkada 2020.
