- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Selain soal birokrasi dan penegakan hukum untuk mencegah korupsi, hal yang juga jadi sorotan di Kota Depok adalah terkait infrastruktur. Pemerintah setempat terkesan hanya fokus pada wilayah Margonda dan abai mengembangkan wilayah lain. Kondisi itu dinilai berdampak pada kesenjangan ekonomi warga.
Pernyataan itu diungkapkan panelis dalam debat perdana calon kepala daerah Kota Depok yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta pada Minggu, 22 November 2020.
Calon wali kota Depok dari nomor urut satu, Pradi Supriatna, mengaku itu adalah pertanyaan yang menjadi keresahan warga Depok selama ini. “Sempat waktu itu kami berpasangan dengan Pak Idris, ada wacana membangun Margonda dua, tepatnya di wilayah barat, tapi enggak terwujud,” katanya dikutip pada Senin, 23 November.
Pradi berjanji, jika terpilih bersama Afifah Alia akan membuat ruas-ruas jalan baru dan jalan alternatif untuk kemudahan akses yang diyakini dapat menumbuhkan perekonomian di daerah lain.
Afifah menambahkan, sebagai jantung Kota Depok, Margonda memiliki panjang sekira 5 kilometer. Di sana ada sekira delapan apartemen, empat mal dan sekira 20 tower apartemen.
Menurutnya, selama ini semua pusat perekonomian hanya ada di Margonda karena Pemerintah Depok tidak berhasil membangun jalan-jalan di sekitarnya.
Lulusan Teknik Sipil Universitas Pancasila itu berwacana, jika diamanahkan sebagai wakil wali kota mendampingi Pradi, dia bakal menyiapkan anggaran untuk penyediaan lahan.
Afifah beranggapan, mandeknya pembangunan infrastruktur tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah ke pusat maupun provinsi.
Calon wakil wali kota Depok dari nomor urut dua, Imam Budi Hartono, menilai Pradi dan Afifah belum jalan-jalan ke Depok. “Kita lihat Bojongsari ramai, Cinere sudah ramai, jadi tidak Margonda sentris saja,” katanya.
Untuk meningkatkan pemerataan, Idris-Imam punya program Rp5 miliar per kelurahan untuk menumbuhkan perekonomian masing-masing kelurahan. "Sekarang sedang dibangun jalan tol yang menghubungkan seluruh warga dan daerah yang ada di Kota Depok.”
Idris menambahkan, pembangunan merata di kota sudah tercantum dalam peraturan daerah (Perda) RT/RW 2015 tahun 2020. “Kalau belum terealisasi di sebagian jalan raya yang memang asetnya pemerintah pusat, ini yang akan kami lanjutkan,” katanya
Pria yang diusung kembali oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan masalah Jalan Raya Cipayung, Jalan Raya Citayam. Menurutnya, perencanaan atau detail engineering design (DED) sudah dibuat.
Itu juga sudah digagas untuk Jalan Raya Tapos yang rencananya akan dibuat underpass dan Jalan Dewi Sartika yang akan mulai digarap pada 2021.
“Jadi tidak benar kalau tidak ada pemerataan dalam pembangunan dan di Margonda sendiri kita buat DED drainase dan pembenahan terkait penataan,” ujarnya.
Pradi Supriatna menilai semua penjelasan yang disampaikan Idris maupun Imam hanya bersifat wacana. “Apa yang disampaikan sampean cuma wacana. Hampir 15 tahun saya melihat tidak ada pertumbuhan jalan baru, tidak ada pelebaran-pelebaran jalan--ini fakta, dan ini sangat kami rasakan,” katanya.
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, pihaknya telah sempat mengusulkan konektivitas antarwilayah yang roadmap-nya sudah ada sejak tahun 2003, yakni Jalan Juanda dilanjutkan sampai Beji, Limo, dan Cinere. Bahkan, kata Pradi, DED-nya sudah dibuat.
“Saya sudah sampaikan pada Pak Idris tapi rupanya usulan saya dicoret sama beliau,” tuding Pradi.
Masing-masing calon wali kota itu, Mohammad Idris dan Pradi Supriatna, sebenarnya masih sama-sama menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Depok. Kini keduanya head to head alias berhadap-hadapan serta bersaing di pilkada dengan menggandeng sendiri pasangannya sebagai kandidat wakil. (ase)
Baca: Tito Karnavian Sebut Ratusan ASN Langgar Netralitas selama Pilkada
