Depok Disebut Kota Intoleran, Ini Cara 2 Calon Wali Kota Mengubahnya
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Selain persoalan infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, hal lain yang tak kalah penting menjadi sorotan di Kota Depok adalah tentang toleransi. Berdasarkan data yang diungkap panelis, Depok adalah salah satu kota yang cukup bermasalah terkait poin tersebut.
“Depok ini masuk dalam lima kategori kota yang intoleran. Ke depannya kami, Pradi Supriatna dan Afifah akan membuat kota ini menjadi kota yang toleran, kota untuk kita semua,” kata paslon nomor urut satu, Afifah Alia, dalam debat putaran ketiga Pilwakot Depok yang berlangsung pada Jumat malam 4 Desember 2020.
Calon Wakil Wali Kota Depok,pendamping Pradi itu berjanji, jika terpilih, pihaknya akan membuat taman-taman sehingga ada interaksi antar umat di ruang terbuka, ruang publik.
“Kami juga akan membangun pusat kebudayaan, kami akan membangun ruang-ruang olahraga karena kami yakin bahwa kebudayaan dan olahraga akan menyatukan, tidak membedakan mana agamamu, apa agamamu,” ujarnya
Afifah menegaskan, bersama Pradi, dia akan membuat Depok sebagai kota yang nyaman, sehingga tidak ada lagi perbedaan. “Kami akan bersama-sama membangun kota ini, membangun toleransi di Kota Depok yang kami cintai,” ujarnya.
Baca juga: KPK Ungkap Fakta-fakta Korupsi Pengadaan Pesawat dan Mesin Garuda
Tak terima dengan tudingan tersebut, calon Wali Kota Depok dari kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Idris, membantahnya. “Kami punya data dari lembaga dan diakui pada tahun 2019 dan ini cukup baik kerukunan umat beragama. Jangan sampai ini diabaikan, kalau kita abaikan berarti melakukan delegitimasi terhadap lembaga survei yang memang diakui,” tegasnya
“Saya tegaskan bahwa tidak benar kalau Kota Depok dibilang bukan warga yang toleransi, tidak benar sama sekali,” katanya.
Idris menjelaskan, salah satu misinya bersama Imam Budi Hartono, yaitu religius mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya berlandaskan kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
“Toleransi dan kebhinekaan ini wujudnya di Kota Depok berupa pembinaan forum pembauran bangsa dan memberikan hibah jambore kebangsaan.”
Kemudian, lanjut Idris, pihaknya juga sudah mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda), tentang penyelenggaraan meningkatkan kualitas kehidupan beragama warga Kota Depok dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan.
“Ini (tudingan) mengkotak-kotakkan, sama sekali tidak benar. Ke depan, bersama Imam, kami akan memfasilitasi dalam bentuk hibah dan akan ditingkatkan. Program kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan,” katanya.
Kemudian, Idris mengatakan bahwa pihaknya telah berjuang untuk kerukunan umat beragama, salah satunya adalah dengan membuat fasilitas publik berupa alun-alun kota.
“Di situ berbagai agama dan berbagai komunitas berkumpul bersama. Anak-anak muda dari berbagai komunitas di Kota Depok berkumpul di alun-alun kota.” (ren)
