Demokrat: Bawaslu Jangan Ragu Diskualifikasi Paslon Curang di Pilkada

Sidang Bawaslu NTB atas dugaan pelanggaran Pilkada di Sumbawa.
Sidang Bawaslu NTB atas dugaan pelanggaran Pilkada di Sumbawa.
Sumber :
  • VIVA/Satria Zulfikar

Ketentuan pidana mengenai politik uang dalam Pasal 187A Ayat (1) mengatur bahwa, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati berharap KPU dapat bersikap transparan jika mendapati putusan Bawaslu yang merekomendasikan pembatalan keikutsertaan pasangan calon yang telah terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Sebab, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu sesuai UU Pilkada.

"Iya harus transparan. Kewajibannya kan menindaklanjuti. Masalahnya, tindak lanjutnya itu bisa mengabulkan atau menolak," tandasnya.

Baca juga: Pemenang Pilkada Sumbawa Terancam Didiskualifikasi