Proses Pilkada di Kutai Kartanegara Disebut Tidak Adil

Ilustrasi Pilkada 2020.
Ilustrasi Pilkada 2020.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA - Relawan Kolom Kosong, Hendra Gunawan, menyebut penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak adil dan mencederai kedaulatan rakyat. Menurutnya, ketidakadilan tersebut diperlihatkan melalui sikap yang ditunjukkan oleh calon petahana, Edi Damansyah.

Hendra mengatakan melalui kewenangan yang melekat pada dirinya, Edi Damansyah, memanfaatkan kewenangan dan program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rentang waktu sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut.

"Terhadap perbuatan tersebut, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaporkan perbuatan petahana (Edi Damansyah) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)," kata Hendra melalui keterangan persnya, Sabtu, 13 Februari 2021.

Baca juga: Hasil Quick Count, Edi-Rendi Klaim Menang Pilkada Kutai Kartanegara

Hendra mengatakan, puncaknya adalah ketika Bawaslu menerbitkan rekomendasi sanksi berupa pembatalan Edi Damansyah sebagai calon bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Namun, setelah rekomendasi penanganan pelanggaran atas perbuatan petahana diterbitkan oleh Bawaslu dan diteruskan ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditindaklanjuti, institusi itu malah menolak melaksanakannya.

"Yang pada akhirnya berujung dengan pemberian sanksi peringatan keras oleh DKPP kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara serta pemberhentian Erliando Saputra sebagai Ketua KPU Kutai Kartanegara (putusan DKPP RI Nomor: 196-PKE-DKPP/XII/2020)," katanya lagi.