Tak Dapat Tiket Pilgub Jabar, Bima Arya Sudah Siap dengan Keputusan Terburuk
- VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)
Bogor, VIVA – Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi menunjuk Dedi Mulyadi majudi Pilgub Jawa Barat, bersama kader Partai Golkar sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur pada November 2024. Bima Arya selaku Wakil Ketua Umum PAN, mengaku tidak kecewa meski gagal mendapatkan tiket sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2024.
"Ya karena keputusan partai mendukung Kang Dedi Mulyadi, dan itu disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju," kata Bima di Bogor pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Bima Arya mengumumkan mundur dari bursa Gubernur Jawa Barat. Muhammad AR/VIVA
- VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)
Bima menyampaikan akan mendukung siapa pun yang akan berpasangan dengan Dedi Mulyadi. Saat ini berdasarkan informasi yang diterima, Dedi Mulyadi akan berpasangan dengan kader dari Partai Golkar.
"Cawagub itu bagian dari kesepakatan kemudian diputuskan oleh Koalisi Indonesia Maju. Sebagai kader partai, saya sami’na waato’na, ikut perintah dan kesepakatan keputusan dari partai," jelasnya.
Ditanya soal kecewa tidak mendapat tiket, Bima mengaku harus menerima segala keputusan partai. Meskipun, keputusan terburuk sekalipun.
"Sejak awal langkah saya perintah partai. Ketika partai perintah maju, kita maju. Ketika partai meminta tidak melanjutkan, maka saya tidak akan melanjutkan. Insya Allah, tidak ada rasa kecewa sedikit pun karena dari awal tentu harus siap dengan segala skenario. Just Hope For The Best, But Prepare For The Worst. Mengharapkan yang terbaik, tetapi harus selalu siap yang terburuk sekalipun," ucapnya.
Bima pun menepis, tak terpilihnya sebagai bursa calon gubernur maupun wakil gubernur karena elektabilitasnya menurun. Menurutnya, tiket tidak hanya ditentukan survei, melainkan juga keputusan partai dan koalisi partai.
"Kita ketahui bahwa survei itu satu dari sekian banyak rujukan, jadi belum tentu survei tinggi mendapatkan tiket, belum tentu juga survei rendah tidak mendapatkan tiket. Jadi politik ini dinamis. Saya yakin ada pertimbangan pertimbangan lain dari pimpinan KIM ini untuk mendukung Kang Dedi berpasangan dengan kader Golkar," jelasnya.
Kata KPU Soal Presiden Prabowo Wacanakan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya mengikuti aturan yang ada untuk menanggapi wacana terkait kepala daerah dipilih DPRD.
