Fadel Temui Jusuf Kalla Senin Malam
VIVAnews – Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Jusuf Kalla dijadwalkan bertemu Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2008, sekitar pukul 21.00 WIB. Pertemuan tersebut guna mengklarifikasi rumor Fadel Muhammad merencanakan pertemuan antar tokoh partai pada 8 Oktober 2008.
Fadel yang juga Ketua DPD I Golkar Gorontalo mengungkapkan kepada Vivanews, rumor menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut merupakan informasi yang tidak tepat. Fadel menegaskan, dirinya tidak pernah merencanakan pertemuan. “Saya bikin Munaslub? Di mana? rapat di mana? Kapan?,” ujar Fadel.
Fadel mengatakan media massa membesar-besarkan rumor tersebut sehingga beberapa petinggi partai berlambang pohon beringin mempermasalahkannya.
Sejauh ini, Golkar belum mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan jabatan Fadel. Partai, katanya, masih menunggu klarifikasi dirinya. “Mereka tunggu klarifikasi dulu. Mungkin, baru mengambil teguran sesuai mekanisme,” kata Fadel.
Pertemuan dengan Jusuf Kalla nanti malam akan digunakan untuk meyakinkan Jusuf Kalla bahwa yang terjadi sebenarnya bukan seperti pemberitaan di media massa. Pertemuan ini dilakukan Fadel dalam posisi sebagai gubernur dari Golkar dengan Jusuf Kalla sebagai ketua partai.
Sebelumnya, anggota Fraksi Golkar DPR Yuddy Chrisnandi mengatakan , pertemuan 8 Oktober 2008 tersebut akan didahului dengan pemberian gelar adat kehormatan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X oleh Fadel Muhammad. Setelah itu, bakal ada pembicaraan mengenai situasi terakhir di Partai Golkar, sebab setidaknya tujuh petinggi Partai Golkar akan hadir dalam kesempatan tersebut.
Sebanyak enam Ketua DPD II Partai Golkar Gorontalo menyatakan akan memboikot rencana pertemuan gelar budaya antartokoh Partai Golkar 8 Oktober 2008 tersebut, nanti.
Menko PMK Sugiono Apresiasi Kinerja Satgas PRR, Tekankan Mitigasi Perubahan Iklim
Menko Sugiono menegaskan, upaya pemulihan di Sumetera perlu terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh unsur.
