Menyoal Instruksi Ulama Tenggelamkan Banteng
- VIVA.co.id/ Syaefullah.
Instruksi ulama kata Novel, adalah pesan agar umat segera bergerak dan berjuang membela agama dan membela negara. Apa yang telah dilakukan umat saat Pilkada DKI akan dilakukan lagi untuk menenggelamkan banteng secara sempurna.
"Menenggelamkan banteng adalah jihad konstitusi, perintah agama yang suci demi memelihara keutuhan bangsa dan menjaga 4 pilar yang sedang diambang kehancuran. Indonesia akan kembali menjadi negara dijajah asing dan aseng, dan banteng ini ada di mereka. Jadi 2019 wajib ganti presiden dan tenggelamkan banteng," katanya.
PDIP Merespons
Instruksi penenggelaman banteng langsung direspons PDIP. Tapi partai pengusung Joko Widodo pada pilpres 2019 ini tak yakin instruksi datang dari ulama. Karena itu, masyarakat jangan sampai terhasut karena PDIP juga dekat dengan ulama dengan karakter partai yang cinta Tanah Air, cinta keadilan dan cinta rakyat kecil.
Isu yang sama selalu dibuat untuk menyerang PDIP. Mulai dituding sebagai partai musuh umat Islam dan menjadi dalang kriminalisasi ulama, PDIP juga kerap diserang dengan isu-isu berbau komunis dan antisyariat Islam.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, tudingan tersebut tidak benar. Partainya dekat dan terus bersinergi dengan Islam, demokrasi dan modernisasi.
Menurut Hendrawan, banyak pihak yang punya anggapan salah terhadap partainya. Sehingga selalu menyerang partai berlambang banteng ini dengan isu yang basi.
Elit PDIP Masinton Pasaribu menambahkan, ulama tidak mungkin memberi instruksi yang bersifat memecah belah umat. Apa yang disampaikan ulama pasti menganjurkan silaturahim, persaudaraan dan rahmatan lil alamin.
Dengan mengedepankan persatuan, PDIP kata Masinton, tentu tidak memiliki jarak dengan ulama. Isu negatif sengaja selalu didaur ulang untuk membangun prasangka-prasangka.
"Komunikasi dengan berbagai elemen bangsa selalu dilakukan secara terus menerus, termasuk dengan para ulama," ujar Masinton.
Politikus PDIP Eva Sundari menyarankan pihak-pihak yang memiliki maksud menggusur PDIP harusnya membuat partai politik dan bersaing secara sehat. Dalam konteks Kapitra, menurutnya, sudah menjadi hak pribadinya yang tentu dijamin konstitusi. Apalagi, PDIP saat ini menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi.
Kapitra Ampera sendiri menegaskan, pencalonannya sebagai wakil rakyat yang membonceng gerbong PDIP adalah murni kehendak pribadi. Dia dengan tegas mengatakan tak ada barter atau semacamnya antara penghentian kasus Rizieq dengan pencalonannya. Hubungannya dengan Rizieq profesional semata.
