VIVA – Lima hari setelah Imam Besar FPI Rizieq Shihab diperiksa polisi di Mekah, Arab Saudi, tudingan soal adanya operasi intelijen terus digaungkan. Pengacara Rizieq menyatakan, mereka menganalisis aksi intelijen yang menempelkan sejenis bendera dan disebut belakangan adalah poster berlogo tauhid di dinding belakang kediaman Rizieq. Pentolan ormas FPI itu merasa “dikerjai”.
Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Eggi Sudjana meyakini bahwa kasus penempelan bendera tauhid yang terjadi di belakang rumah Rizieq di Saudi adalah operasi intelijen. Menurut Eggi, operasi ini sengaja diciptakan agar pemerintah dan otoritas Saudi Arabia segera mendeportasi Rizieq Shihab dari negara tersebut.
"Saya yakini ini adalah bagian dari operasi intelijen yang memang menginginkan Habib merasa tidak nyaman di sana," kata Eggi Sudjana usai menghadiri sebuah diskusi di D Hotel, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu 11 November 2018.
Dia mengatakan, ada sejumlah hal yang terjadi di Tanah Air yang bisa menjadi kecurigaan awal termasuk kata dia munculnya semacam kalimat tantangan dari lawan politik soal berani tidaknya Rizieq mengibarkan bendera Tauhid di Arab Saudi. Hal itu memang pernah dicuitkan Politikus Guntur Romli tak lama setelah pro-kontra perihal pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat yang menjadi polemik dan berujung pada aksi-aksi bela Tauhid.
"Kalau kami cermati sebelum kejadian, ini baru analisa saya ya, sebelum kejadian Guntur Romli (Politikus PSI) nantang Habib agar mengibarkan bendera tauhid di Saudi. Itu saya ingat betul kurang lebih seminggu sebelum kejadian, terus kejadian. Nah menurut teori kontraintelijen kalau kami mau kontra terhadap itu, ini udah bagian operasi intelijen yang sudah disepakati," kata Eggi Sudjana.
Tak hanya menuding adanya operasi intelijen dalam kasus itu, Eggi sebagaimana kata dia disebutkan kliennya juga tak merasa mendapatkan pendampingan yang membuat Rizieq akhirnya bisa meninggalkan kantor Polisi Mekah. Eggi menuding pemerintah hanya melakukan pencitraan saat pihak Kemlu RI disebut memberikan perlindungan kepada Rizieq.
"Menurut Habib, ternyata tidak ada tuh pendamping dari kedutaan kita untuk Habib di sana. Jadi rekayasa semua itu. Makanya Habib bilang Jokowi jangan pencitraan mulu," kata dia.
Sementara Rizieq lebih awal melalui rekaman video yang beredar luas dan awalnya dirilis melalui Front TV yang diunggah pada Jumat, 9 November 2018 menjelaskan panjang lebar hal yang dialaminya. Rizieq mengatakan dalam kesempatan itu, dia mendapatkan pendampingan kekonsuleran dari Konjen RI di Jeddah namun memang bukan dari KBRI Riyadh.
“Saat itu kafilah saya datang didampingi oleh utusan dari pak Konjen yaitu kepala dari pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Jadi ada seorang utusan yang diutus oleh pak Konjen datang untuk pendampingan ke konsuleran. Tapi memang saat itu masalah sudah selesai. Saya hanya tinggal pulang kemudian saya pulang dan utusan dari Konjen itu pun ikut bersama saya ke rumah saya sehingga saya bisa bercerita apa-apa yang saya diminta keterangan tersebut dan saya berikan keterangan tersebut ke pihak konsulat,” kata Rizieq.
Dia mengatakan, kepada Polisi Saudi dia menjelaskan tak mengetahui soal bendera maupun poster yang dianggap mengarah pada ekstremisme itu berada di dinding belakang rumahnya. Oleh karena itu polisi Saudi lalu membebaskan Rizieq.
“Singkat cerita besoknya saya kembali dipanggil oleh pihak kepolisian, semula saya berpikir panggilan ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dan pemeriksaan lanjutan saya kembali yaitu besok siangnya ke kantor Kepolisian yang didampingi utusan dari KJRI. Jadi ada pendampingan kekonsuleran. Begitu sampai di sana ternyata saya tidak ada pemeriksaan lagi,” lanjut dia.
Polisi Saudi Marah
Namun Rizieq mengatakan bahwa Polisi Saudi justru mendorong Rizieq untuk melaporkan kasus ini agar bisa ditindaklanjuti lantaran Saudi disebutnya kecewa ada pihak yang bermain api di wilayah yurisdiksi mereka. Dia mengatakan, gedung yang diduga menjadi tempat orang yang bertugas memata-matai dia juga akan digeledah oleh polisi.
Dia juga diminta membuat daftar nama orang-orang yang menurutnya adalah pihak yang sengaja ingin menjatuhkan dan menjebaknya. Apalagi klaim dia, foto-foto yang beredar di Indonesia saat dia ditanyai polisi setempat diambil dan disebarkan tanpa sepengetahuan otoritas Saudi.
“Ini membuat Kepolisian Saudi Arabia sangat marah mereka tersinggung dan mereka kecewa karena sebetulnya apa yang mereka lakukan terhadap saya hanya rutinitas biasa, ada poster dipasang di sebuah rumah dan dia panggil penghuni rumah ditanya itu merupakan rutinitas dan standar yang biasa dilakukan Kepolisian Saudi Arabia karena poster apa pun, tidak boleh dipasang di rumah-rumah tinggal di Saudi Arabia dan itu peraturan negara. Andaikata saya cinta Merah Putih dan saya pasang di tembok rumah saya itu tak boleh,” katanya.
Rumah Rizieq di Arab Saudi. Dok. Kapitra Ampera
Tak ayal, Rizieq juga mengatakan hakul yakin soal operasi intelijen yang terjadi terhadap dirinya. “Karena itu kepada semua pihak saya ingatkan jangan bermain-main melakukan suatu gerakan intelijen di negara itu karena itu hukuman serius. Saya disuruh membuat daftar orang-orang yang saya curigai mematai-mati saya, saya sedang membuat daftar tersebut yang direkrut pihak tertentu untuk memata-matai,” ujar dia.
Tak hanya Rizieq dan Eggi, kuasa hukum Rizieq, Munarman juga lebih awal menyatakan soal operasi false flag yang menyasar Rizieq dan didalangi oleh orang-orang yang ahli dalam intelijen. Lalu pentolan FPI, Novel Bamukmin senada juga menyatakan tudingan bahwa operasi intelijen dijalankan terhadap Rizieq.
Tanpa Dasar Kuat
Sementara pemerintah dan intelijen negara yang terkesan dituding bermain dalam penangkapan dan pemeriksaan Rizieq tak tinggal diam. Apalagi nama Jokowi dibawa-bawa dan dianggap tak berpihak pada perlindungan Rizieq di negara asing.
Pada Jumat kemarin, Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Rizieq adalah ranah hukum dan wewenang penegakan hokum di Arab Saudi. Dia sendiri merasa enggan berkomentar banyak.
"Itu urusan Arab saudi. Saya enggak akan mengurusi negara lain," kata Wiranto di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 9 November 2018.
Apalagi menanggapi tudingan adanya operasi intelijen dalam kasus ini, Wiranto yang juga mantan Ketua Umum Partai Hanura itu memilih irit bicara. Dia menilai, dugaan semata tak bisa menjadi dasar yang kuat menuduh pihak-pihak tertentu apalagi hanya berasal dari mulut ke mulut.
“Ah jangan katanya, saya enggak bahas ‘katanya’,” kata Wiranto.
Sementara Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyayangkan adanya tudingan tak berdasarkan yang dikait-kaikan dengan operasi intelijen di negara orang. Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Purwanto mengatakan pihaknya sama sekali tak terkait dengan insiden pemasangan bendera kontroversial itu.
"Itu tidak benar ya karena operasi intelijen. Kita ingin masalah ini jangan melebar ke mana-mana," kata Wawan kepada tvOne baru-baru ini.
Dia karena itu meminta agar semua pihak bisa menjaga pernyataan dan sikap serta tak membuat tudingan operasi intelijen tanpa ada bukti yang memang kuat mendukung tuduhan itu.
"Dituduh melakukan operasi-operasi, itu kan hanya asumsi. Sebut ada CCTV hilang. Ini kan ada perkiraan-perkiraan. Ada potret dan diviralkan yang digabung-gabungkan seolah-olah menjadi pembenaran," tutur dia.
Wawan menekankan bahwa tugas intelijen negara adalah bertugas dalam hal melindungi warga negara Indonesia di mana pun bukan memata-matai rakyat sendiri. (hd)
