Teror di Trans Papua
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
"Pembangunan infrastruktur di tanah Papua tetap berlanjut. Kita tidak takut dengan hal seperti itu," ujar Jokowi, usai membuka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 4 Desember 2018.
Menurut Jokowi, peristiwa dikabarkan terjadi di Kabupaten Nduga, daerah yang memang diidentifikasi rawan gangguan keamanan. Ia sudah memerintahkan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono juga menegaskan pembangunan jalan Trans Papua akan tetap dilanjutkan. Meskipun, ada sejumlah titik pembangunan jembatan dihentikan sementara, karena insiden penembakan di lokasi tersebut.
Â
Basuki menjabarkan, Trans Papua segmen 5 yang menghubungkan Wamena hingga Mumugu sudah rampung, mencapai 70 hingga 72 persen. Setidaknya ada 14 unit jembatan yang akan dibangun oleh PT Istaka Karya dan 21 oleh PT Brantas Abipraya.
Sementara itu, untuk pembukaan lahan sebenarnya sudah tembus seluruhnya, hanya tinggal pengerasan jalan dan pembangunan jembatan. Penundaan pembangunan jembatan akan dilakukan hingga situasi kondusif.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto menambahkan bahwa pembangunan yang ditunda hanya untuk jembatan. Sebab, pembangunan segmen 5 Trans Papua sepanjang 278,6 km dari Wamena hingga Mumugu memang harus melewati sungai-sungai sehingga perlu dibangun jembatan.
Walau ada penundaan, ia masih optimistis pembangunan Trans Papua selesai 2019. "Tembus 2019, sesuai renstra (rencana strategis) 2015-2019," katanya.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mempertanyakan Polri dan TNI yang dianggap tidak maksimal dalam memberikan pengawalan dan keamanan bagi pekerja proyek strategis pemerintah di Papua. Dia heran, mengapa aparat belum bisa membasmi kelompok-kelompok bersenjata di Papua.
"Ini menunjukkan bahwa aparat negara dalam hal ini kepolisian, TNI, ternyata belum mampu melumpuhkan kelompok-kelompok bersenjata yang ada di sana," kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Desember 2018.
Nasir menyesalkan anggaran negara yang dikucurkan untuk mewujudkan situasi yang aman di daerah konflik menjadi terlihat tak efektif. Padahal, anggaran sudah dipersiapkan untuk penanganan di medan-medan yang sulit dan daerah terisolasi.
