Heboh Fatwa Haram PUBG

Juru Bicara AMPF, Teuku Farhan meminta fatwa PUBG dan gim lainnya didukung penuh. Farhan mengatakan, gim populer itu sudah menimbulkan kegaduhan di ruang publik, melanggar etika, adat dan nilai agama. AMPF malah siap menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tindakan lebih luasnya.

Baca Juga

Ketika Esports Tak Lagi Sekadar Kompetisi, PUBG Mobile Gandeng aespa

Bahkan sudah ada wacana bentuk hukuman bagi yang tetap nekat memainkan PUBG, yakni hukum cambuk, yang digagas oleh Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Langsa. Ini sama dengan hukuman yang diterima pezina di Aceh. 

Fatwa haram PUBG dari Aceh itu terdengar sampai ke telinga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Namun sang menteri mengatakan, belum ada langkah blokir PUBG secara nasional. Menurutnya, perlu pembicaraan dengan pemangku kepentingan di sektor lain. 

Baca Juga

Esports: Hadiah Rp8,9 Miliar Jadi Rabutan 32 Tim! PMGO 2026 Guncang Jakarta

Fatwa haram PUBG seperti angin berembus. Sama-sama diusulkan ulama. Pada Maret lalu, wacana fatwa haram gim ini sudah ditelurkan oleh Majelis Ulama Indonesia wilayah Provinsi Jawa Barat, yang kemudian mendapat respons MUI Pusat.

Pekan terakhir Maret 2019, lembaga ulama Indonesia di tingkat nasional menggelar sidang pembahasan fatwa haram PUBG. Hasilnya, belum bisa merilis fatwa gim PUBG. Alasannya, masih perlu menggali aspirasi dan masukan dari berbagai pihak lainnya. 

Baca Juga

Indonesia Jadi Panggung Esports Dunia, 32 Tim Bertarung di PMGO 2026 Jakarta

Langkah Beberapa Negara

Pelarangan PUBG bukan saja terjadi di Tanah Air. Ada beberapa negara yang sudah mengharamkan PUBG. Sebut saja, India, China, Nepal, Irak kompak mengharamkan PUBG, walaupun belakangan India dan Nepal mencabutnya. Walau di India larangan telah dicabut, beberapa wilayah Negeri Hindustan itu masih berlaku pemblokiran PUBG. 

Semua pertimbangannya, khawatir PUBG bisa memicu bahaya agresivitas penggunanya. Alasan lainnya, seperti Irak, PUBG dinilai bisa jadi ancaman keamanan nasional negeri 1001 Malam tersebut.

Ulama di Negeri Jiran segendang sepenarian, Mufti Negri Sembilan Datuk Mohd Yusof Ahmad mendesak pemerintah Malaysia untuk melarang PUBG. Meski pemerintah Malaysia tak setuju dengan usulan tersebut.

Teranyar, ulama besar di Oman mengeluarkan fatwa haram PUBG. Alasannya tak jauh beda dengan khawatir ulama di Indonesia, Assistant Grand Mufti of Oman, Sheikh Kahlan Al Kharusi mengharamkan gim tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan adiktif, membuang-buang waktu dan merusak mental serta moral seseorang. 

Halaman Selanjutnya

Al Kharusi menegaskan, tidak ada benefit memainkan PUBG. Dia malah menuding gim ini bisa merusak moral dan kemaslahatan masyarakat, membahayakan diri dan orang lain, berpotensi melahirkan pembunuhan sampai mendorong aksi bunuh diri. Untuk itu, menurutnya, sudah tepat PUBG mendapat label haram.