Ancaman di Balik Kekeringan Panjang
- VIVA/Dani
VIVA – Karpet berkelir biru dan hijau digelar di Alun-alun Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis, 22 Agustus 2019. Ribuan warga setempat membentuk barisan. Ada shaf pria, ada juga wanita. Mereka mengadakan salat Istisqo.
Salat minta hujan itu dilakukan lantaran ada 16 dari 28 kecamatan di Kabupaten Lebak, mengalami kekeringan. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih hingga lahan pertanian terancam gagal panen.
"Makanya MUI dengan Pemkab Lebak dan masyarakat, kita melaksanakan salat Istisqo pada hari ini, bahwa intinya kita meminta hujan," kata Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Klas II Tangerang Selatan, tertanggal 20 Agustus 2019, Kabupaten Lebak termasuk dalam daerah yang diberikan peringatan dini kekeringan meteorologis.
Beberapa kecamatan di sana termasuk dalam kategori waspada, siaga dan awas kekeringan. Untuk kategori waspada yaitu Kecamatan Cileles, Panggarangan, Rangkasbitung. Wilayah yang berada dalam kategori waspada atau berada di level kuning yakni, wilayah yang tidak turun hujan selama lebih dari 21 hari.
Kemudian daerah yang masuk kategori Siaga adalah Rangkasbitung, Maja, Malingping, Warung Gunung, Banjarsari, Cibeber. Untuk wilayah yang berada di kategori siaga merupakan wilayah yang tidak turun hujan selama lebih dari 31 hari. Selanjutnya, Kecamatan Bayah, Malingping, Cimarga masuk dalam kategori awas. Wilayah yang masuk level awas yaitu, daerah yang memiliki curah hujan sangat rendah atau tidak turun hujan selama 61 hari.
Peringatan dini itu dikeluarkan antara lain berdasarkan data hari tanpa hujan (HTH) hingga 20 Agustus 2019 menunjukkan, sebagian besar wilayah Banten mengalami deret hari kering lebih dari 20 hari hingga lebih dari 60 hari.
Bukan hanya Banten. Provinsi DKI Jakarta pun mengalami hal serupa. Beberapa wilayahnya masuk dalam kategori siaga dan awas kekeringan. (Baca: Jakarta-Banten Terancam Kekeringan Panjang, Ini Daftar Wilayahnya).
Kepala Sub Bidang Pelayanan BMKG Wilayah II, Darman mengemukakan, peringatan dini itu dikeluarkan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat dan pemerintah setempat, agar dapat mengantisipasi atau meminimalisir kekeringan.
"Itu betul, supaya pemerintah dan masyarakat bisa mempersiapkan hal-hal terkait dengan dampak kemarau yang kami perkirakan hingga bulan Oktober 2019, karena nantinya penyusutan air akan menyebabkan warga sulit memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari atau persawahan," katanya saat dihubungi VIVAnews, Rabu, 21 Agustus 2019.
Kemarau Panjang
Sejumlah daerah lain di luar Jakarta dan Banten, juga mengalami kekeringan. Hingga saat ini, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), musim kemarau yang tahun ini meliputi sejumlah daerah, di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Provinsi NTT merupakan wilayah yang terdampak paling banyak akibat kekeringan. “Di NTT kekeringanannya cukup banyak, itu ada di 848 desa totalnya,” kata Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo, di kantornya, Rabu 31 Juli 2019.
Agus menyatakan, musim kemarau tahun ini cenderung lebih panjang yakni hingga bulan September. Beberapa wilayah yang sudah terdampak dipastikan akan mengalami kekeringan hingga musim hujan tiba.
BMKG melansir ada 64,94 persen wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan kategori rendah. Akibatnya, hampir 3,5 juta jiwa terdampak, khususnya 55 kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, turut mengalami kekeringan. Kepala Klimatologi BMKG DIY Reni Kraningtyas menyampaikan, saat ini semua wilayah DIY telah memasuki musim kemarau. Awal musim kemarau di wilayah itu berlangsung sejak akhir April sampai pertengahan Mei 2019. Pada Agustus ini, semua wilayah DI Yogyakarta diprediksikan mengalami puncak musim kemarau.
Berdasarkan pantauan BMKG DIY, hingga awal Agustus 2019, beberapa wilayah DIY sudah mengalami kekeringan meteorologis level ekstrem. Tercatat ada daerah yang sudah lebih dari 60 hari tidak ada hujan. Bahkan ada yang lebih dari 130 hari tidak turun hujan, seperti Kabupaten Bantul.
"Dari semua wilayah di DI Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah yang terlanda paling ekstrem di DIY," kata Reni dalam penjelasan tertulis ACT yang dikutip VIVAnews, Kamis 22 Agustus 2018.
Sedikitnya 134 ribu jiwa di 14 Kecamatan di Gunungkidul dilanda kekeringan. Bahkan sudah sampai pada level kesulitan mendapatkan air bersih.
Selain karena kemarau, menurut Bagus Suryanto dari Cabang ACT DIY, kondisi kekeringan ekstrem di Gunungkidul, didukung geografis wilayah tersebut yang didominasi bebatuan karst (kapur). Akibatnya, air sulit tertahan di atas tanah.
Dampak Kekeringan
Menurut Bagus, pada dasarnya bencana kekeringan tidak kalah mengerikannya dengan bencana gempa bumi maupun tsunami. Kekeringan memang bukan bencana yang bisa secara langsung berdampak pada kematian, namun kekeringan merupakan bencana yang sangat laten. “Kekeringan bukan bencana rapid on set namun slow on set. Slow on set ini memiliki dampak mematikan,” ujarnya.
Saat ini, kebutuhan air bersih paling mendesak. Jika air bersih tidak tersedia dalam waktu lama dan terus menerus, kata Bagus, bisa saja berujung kelaparan, gagal panen atau tidak bisa ditanami. Selain itu, bisa berdampak pertumbuhan ternak-ternak warga tidak optimal, sehingga berdampak pada kemiskinan bahkan bisa lebih buruk yaitu kematian.
Untuk mengatasi kekeringan, pemerintah melakukan sejumlah upaya. BNPB telah mengantisipasi dengan menyalurkan air bersih ke warga. "Kekeringan, sudah ada usaha water bombing. Sudah ada upaya droping air ke beberapa daerah terdampak kekeringan," ujar Agus.
Di Provinsi NTT, misalnya. BNPB bersama BMKG tengah mengupayakan rekayasa cuaca. "Jadi, BNPB dan BMKG untuk menciptakan operasi rekayasa cuaca. Pesawat tinggal mendapatkan perizinan dari TNI," ujar Agus.
Aparat pun tak tinggal diam. Di Serang, Banten, tiga kendaraan watercannon milik Brimob Polda Banten dikerahkan untuk menyalurkan air bersih ke daerah yang kekeringan. Di antaranya di Desa Pomas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Setiap satu unit watercannon membawa 24 ribu liter air bersih. Biasanya, kendaraan ini digunakan untuk menghalau demonstran.
Di Lebak, pemerintah kabupaten setempat mengaku telah menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi, agar kebutuhan air minum warga terpenuhi. "Pertama kita perhatikan dulu air minumnya, PDAM kita jalan terus, kita suplai daerah yang kering, daerah yang kering dilakukan droping air. Masyarakat yang masih memiliki sumber air, agar membantu masyarakat yang tidak memiliki air. Sehingga kita saling tolong menolong," ujar kata Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi.
Soal sawah warga, Ade menyebutkan, pihaknya telah memerintahkan jajarannya, untuk menyalurkan air dari sungai besar di Lebak, ke lahan pertanian warga menggunakan mesin pompa air. Ade tak menampik ada sawah yang puso akibat kekeringan. Namun, hal itu masih didata. “Itu sedang kita inventarisir sekarang. Kita sedang tindak lanjuti,” ujarnya.
Adapun di Kabupaten Tangerang, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, tercatat 201 hektare sawah yang mengalami gagal panen akibat kemarau panjang ini. Sebelumnya, hanya 115 hektare sawah yang mengalami gagal panen. Hujan yang tidak kunjung turun menyebabkan meluasnya dampak kekeringan pada lahan persawahan.
"Total seluruh sawah yang kekeringan itu 1.560 hektare. Dengan kategori 660 hektare kekeringan ringan, 411 hektare kekeringan sedang, 288 hektare kekeringan berat dan 201 hektare gagal panen," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Rabu, 21 Agustus 2019.
Meski gagal panen melanda, ketersediaan beras di Tangerang masih aman. Dengan luas sekitar 18 ribu hektare sawah dapat memproduksi beras sekitar 40 ribu ton dengan kebutuhan mencapai 22 ribu ton.
Sementara berdasarkan data Kementerian Pertanian, per Juli 2019 terdapat 112.526 hektare terkena puso di Indonesia akibat kekeringan. "Data per Juli yang terkena seluas 112.526 hektare. Ini lebih kecil dibanding periode sama 2018 seluas 117.616 hektare," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy, 8 Juli 2019.
Untuk meminimalisasi kegagalan panen akibat kekeringan, Kementan melakukan sejumlah cara. Di antaranya, melakukan optimalisasi pompanisasi di sejumlah wilayah terdampak yang masih dekat dengan sungai. Sedangkan untuk lahan kering yang berlokasi jauh dari sungai, petani dapat memanfaatkan sumber air permukaan.
Guna mengantisipasi dampak kekeringan terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya beras, Kementan juga sudah menurunkan tim pada 1-4 Juli 2019 di beberapa daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hasil pantauan, pasokan dan harga beras di pedagang grosir dan eceran di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, menunjukkan pasokan pangan khususnya beras masih aman, sampai 1-2 bulan ke depan dan harga masih stabil.
Daftar Wilayah yang Diguyur Hujan Hari Ini 21 Oktober 2026, Cek Kota Anda
BMKG memprakirakan hujan ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada 21 Oktober 2026. Simak daftar kota, potensi gelombang tinggi, dan banjir rob.
