Setelah Jokowi dan Prabowo Selfie

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Berkemeja putih lengan panjang, Presiden Joko Widodo dan rivalnya pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto berjalan dengan langkah cepat. Beberapa menit sebelum menemui wartawan Istana, langkah keduanya terhenti sebentar.

Demokrat Cium Perang Jokowi-Prabowo Ingin Diturunkan ke Anies-Ganjar

Entah apa yang disampaikan oleh Jokowi, tiba-tiba keduanya tertawa lepas. Masih dengan sisa tawa, Prabowo dan Jokowi lalu menemui wartawan.

Kepada puluhan wartawan, Presiden Jokowi menyampaikan hasil pertemuan tertutup antara dirinya dan ketua umum Partai Gerindra itu. Pertemuan itu dilakukan selama hampir 45 menit.

Mardani-PKS Sebut Duet Jokowi-Prabowo Inkonstitusional

Jokowi mengaku berbicara banyak hal dengan Prabowo. Mulai kondisi ekonomi global, politik dan keamanan hingga rencana pemindahan ibu kota.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan kepada Prabowo tentang alasan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Jokowi juga mengatakan telah membahas kemungkinan Gerindra masuk koalisi. 

Sekum PP Muhammadiyah: Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Setelah itu, Jokowi mempersilakan Prabowo berbicara kepada wartawan. Dengan tegas, Prabowo menyatakan dukungan untuk pemindahan ibu kota.

"Saya mendukung gagasan (pemindahan) ibu kota. Tentunya beliau mengatakan akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian dan kami akan mendukung gagasan itu," kata Prabowo. 

Prabowo juga memastikan Partai Gerindra siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Saya berpendapat, kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan kami siap untuk membantu," kata Prabowo.

Ia menekankan, Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. 

Prabowo mengakui, meski bertarung politik, tapi begitu selesai, maka kepentingan nasional yang utama. Tapi, Prabowo juga memastikan, jika tak masuk kabinet, Gerindra akan tetap loyal.

"Di luar sebagai check and balances. Sebagai penyeimbang. Kan kita di Indonesia tidak ada oposisi," dia menambahkan. 

Prabowo dan Jokowi juga memastikan, hubungan keduanya mesra. Bahkan sangat mesra menurut Jokowi. Keduanya seperti ingin memberitahu publik agar tak perlu khawatir akan ada pertikaian yang membahayakan bangsa. 

Bahkan, di sela pertemuan itu, ada sebuah momen menarik. Sebelum meninggalkan Istana Merdeka, Prabowo dan Jokowi bahkan sempat berselfie dengan para wartawan yang melakukan peliputan di Istana. 

Meski sudah bertemu Jokowi dan menyatakan kemesraan hubungan, Prabowo dikabarkan masih akan meminta pertimbangan dari kader Gerindra. Politikus Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan Prabowo bakal mengumpulkan seluruh kader partai.

Pengumpulan kader ini terkait arah sikap partai antara menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

Dahnil menyebut pengumpulan kader ini akan dilakukan pada Rabu, 16 Oktober 2019 dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Gerindra. Dahnil memastikan, Prabowo menyatakan telah siap dengan kondisi apa pun.  

"Besok Pak Prabowo tanggal 16 masih mengumpulkan seluruh kader Gerindra dari seluruh Indonesia. Itu untuk meminta masukan, karena memang sepenuhnya sudah diserahkan kepada Pak Prabowo oleh Dewan Pembina. Tapi, Pak Prabowo ingin mendengar masukan dari para kader, apakah kita lebih baik di dalam atau di luar," kata Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Safari Politik Prabowo

Usai bertemu dengan Jokowi, Prabowo melanjutkan pertemuan dengan pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi. Salah satu yang ia sambangi adalah Surya Paloh.  

Meski sempat menanggapi sinis merapatnya Prabowo ke koalisi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya membuka pintu untuk Prabowo. 

Minggu, 13 Oktober 2019, Surya Paloh menerima kehadiran Prabowo di rumahnya, di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan. Nyaris 1,5 jam keduanya mengadakan pertemuan tertutup.

Prabowo mengatakan, pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh merupakan pertemuan sahabat lama. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku membahas mengenai permasalahan bangsa Indonesia dan sepakat untuk menjaga keutuhan nasional.

"Tadi kita bahas, kita menemukan titik persamaan yang baik, kita tidak ingin Indonesia rusak. Kita tidak ingin negara kita terpecah belah, dan kita sepakat menjaga keutuhan dan kesatuan nasional. Dan kita sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan. Saya kira demikian," kata Prabowo usai pertemuan di kediaman Surya Paloh, Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Oktober 2019.

Sementara itu, Surya Paloh membantah ada pembicaraan mengenai menteri dalam kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurutnya, pembicaraan lebih banyak mengenai permasalahan bangsa dan keutuhan nasional.

"Sejujurnya saya harus katakan tidak ada (pembicaraan menteri dalam kabinet)," katanya. 

Surya Paloh juga mengaku tak mempermasalahkan jika Prabowo masuk kabinet. Menurutnya, selama Partai Gerindra satu semangat dan konsisten untuk mengedepankan kepentingan nasional, dia tak mempermasalahkan jika Gerindra gabung ke dalam pemerintahan.

"Ketika semua itu di dalam satu semangat dan konsistensi pikiran bagaimana mengedepankan kepentingan nasional jalan di situ. Artinya kita yakin tidak, Pak Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintahan ini untuk bersama-sama dengan tekad yang sama. Kalau yakin, apa yang menjadi masalah," kata Surya usai pertemuan dengan Prabowo di kediamannya, Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Oktober 2019.

Setelah bertemu Surya Paloh, ketua umum Gerindra ini masih akan menggelar safari politik dengan menemui tokoh dan pimpinan partai koalisi pendukung Jokowi. Rencananya, Prabowo akan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Namun, Prabowo tidak merinci detail waktu pertemuan dengan Airlangga. Dia juga tidak merinci, hal apa yang akan dibicarakan dengan Airlangga nantinya. "Saya akan ketemu semua tokoh lah. Mudah-mudahan, saya lagi diatur, ketemu Pak Airlangga, Golkar," kata Prabowo usai bertemu dengan Surya Paloh.

Sebelum pertemuan dengan Jokowi dan Surya Paloh, Prabowo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan Prabowo dengan Megawati dikenal publik sebagai 'diplomasi nasi goreng,' Prabowo dan Mega duduk bersama membincang negara sambil menikmati sepiring nasi goreng yang dimasak khusus oleh Megawati untuk menyambut Prabowo, 24 Juli 2019.

Dalam jumpa pers usai pertemuan, baik Megawati maupun Prabowo menyatakan bahwa pertemuan mereka hanya lah pertemuan dua teman lama. Tak ada perbincangan khusus, hanya membicarakan hal-hal yang bersifat umum.

Setelah Megawati, Prabowo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, pada Kamis, 15 Agustus 2019. Selang sebulan setelah pertemuan dengan Suharso, Prabowo juga menjalin komunikasi empat mata dengan Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono, pada Kamis, 5 September 2019.

Pada Senin malam, 14 Oktober 2019, Prabowo juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Mereka berbincang perihal politik dan ekonomi.

"Kita tadi diskusi politik, kita diskusi ekonomi, memang ada usaha untuk mencemarkan partai politik. Bagaimana ada sistem politik tanpa partai politik, kan tidak mungkin," ujar Prabowo di Kantor DPP Partai PKB, Senin 14 Oktober 2019.

Menurut Prabowo, pertemuan semacam ini sangat lah penting. Sesama politikus perlu menjalin komunikasi yang baik. Karena, sistem demokrasi di Tanah Air perlu sesuatu yang dinamis. Perlu ada kompetisi, tapi ketika kompetisi usai, berembuk lagi.

"Kita harus cari titik-titik persamaan," kata dia.

Prabowo Harusnya Bersikap Sportif

Safari politik Prabowo yang terus dilakukan tak melulu mendapat respons positif. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, bisa saja Partai Gerindra menjadi musuh dalam selimut di koalisi pendukung Jokowi.

Hal itu diungkapkannya mengomentari bakal bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan. 

Ace mengatakan, hal itu terlihat saat kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana bertemu Presiden Jokowi membahas kemungkinan bergabung bahkan masuk kabinet. "Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace.

Menurut Ace, seharusnya yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk kembali saling berkontestasi. Sebab, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

"Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini," katanya.

Selain itu, dalam demokrasi seharusnya semua pihak sportif. Menurutnya, dalam pengertian bahwa kecenderungan untuk membangun bangsa harus didasarkan apa yang sudah menjadi kesamaan atas visi misi yang telah disepakati oleh rakyat di kampanye lalu.

Ace menyampaikan, tidak etis juga kalau Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, kata Ace, sejak awal menyerahkan ke Jokowi soal posisi menteri untuk mereka.

"Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," ujarnya.

Ketua Presidium Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif menyayangkan Prabowo dan Gerindra yang terus mendekat ke pemerintahan. Menurutnya, apa yang dilakukan Prabowo dan Gerindra kurang sensitif terhadap barisan masyarakat yang memilihnya.

"Hanya menyayangkan PS (Prabowo Subianto) dan Gerindra kurang sensitif dengan perasaan emak-emak, umat Islam, dan lain-lain yang selama ini ikhlas mendukung dan telah berkorban untuk beliau," kata Slamet dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews, Senin, 14 Oktober 2019.

Dia mengatakan, pihak 212 tak akan pernah terpancing dengan istilah rekonsiliasi yang tak menjunjung ketidakadilan. Ia kembali mengingatkan beberapa persoalan yang dinilai kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212.

"Jangan bicara rekonsiliasi dengan kami jika tidak setop kriminalisasi ulama dan aktivis 212. Jangan bicara rekonsiliasi jika masih melindungi penista agama," tutur Slamet.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah. Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.

“Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi atau bertahan di tagar #KamiOposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan,” katanya. 

Menurutnya, meski Gerindra nanti jadi bergabung di pemerintah, maka PKS akan tetap oposisi, atau berhadapan dengan seluruh pemerintah.

“Insya Allah PKS istiqomah di tagar #KamiOposisi. Bukan masalah jumlah tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat dengan tagar #KamiOposisi,” ujarnya.

Ia menegaskan, tagar #KamiOposisi adalah mulia dan menjaga demokrasi tetap sehat. Oposisi, kata dia, akan menjaga iklim demokrasi, serta proses check and balances di pemerintahan tetap berjalan.

“Harapan dan doa kami tetap dari awal untuk kesehatan demokrasi agar partai pendukung Prabowo-Sandi bersama dalam #KamiOposisi,” ucap dia. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya