Anggaran 'Aneh' Pemprov DKI

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan. Sejumlah usulan anggaran yang dimasukkan ke ajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 yang dinilai janggal terbuka ke publik. 

Baca Juga

Viral Sosok Yammi Ajak Warga Asia Tenggara Donasi Ojek Online Selama Demo, Sampai Disorot Anies Baswedan

Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana membongkar APBD yang diajukan oleh Pemprov DKI untuk tahun anggaran 2020. Melalui akun Twitter, William membuat thread soal anggaran yang ganjal dalam pengajuan tersebut. 

Dalam cuitannya, ia menyertakan tangkapan layar yang sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id. Dalam tangkapan layar itu, tercantum komponen lem aibon dengan koefisien 37500 orang untuk jangka 12 bulan serta harga Rp184 ribu. Namun, saat dicek, soal komponen lem aibon sudah menghilang dari situs tersebut.

Baca Juga

Dapat Abolisi dari Prabowo, Tom Lembong ke Anies: Tuhan Bekerja dengan Cara Tak Terduga

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" demikian cuitan William dikutip Rabu, 30 Oktober 2019.

"Kalau di level kegiatan itu tidak ketahuan dia beli apa. Nah, ketika dicek di level komponen, ternyata ada pembelian-pembelian yang janggal," ujar William di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Baca Juga

Rocky Gerung Dorong Anies Deklarasikan Partai pada 20 Oktober, Bertepatan dengan Lengsernya Jokowi

Pengeluaran kontroversial Anies Baswedan

Alokasi anggaran yang janggal tersebut tak hanya soal lem aibon dan harga pulpen yang fantastis. Masih ada beberapa anggaran yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang mengagetkan publik karena tak jelas peruntukkannya atau nilai anggaran yang diajukan terlalu fantastis. Berikut ini adalah sejumlah anggaran dari Pemprov DKI Jakarta yang menimbulkan kontroversi publik:

1. Pemerintah Provinsi DKI mengusulkan anggaran hingga Rp26,5 miliar yang diperuntukkan bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), atau tim khusus yang dibentuk untuk memberi rekomendasi kepada Gubernur. Berdasarkan dokumen rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2020, anggaran tersebut ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, ada juga target capaian anggaran berupa dirumuskannya sebanyak 48 dokumen rekomendasi setiap bulan. Jika dibagi antara total usulan anggaran dengan jumlah target capaian, setiap dokumen rekomendasi dihargai sekitar Rp500 juta.

Halaman Selanjutnya

2. Pemprov DKI mengusulkan anggaran hingga Rp5 miliar untuk influencer atau kalangan yang bisa mempromosikan hal tertentu di media sosial, di APBD 2020. Berdasarkan data pada dokumen Kebijakan Umum APBD - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS), besaran tepatnya adalah Rp5.008.691.930. Anggaran tersebut diajukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta untuk aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial dengan menggunakan 5 orang influencer.