Reuni 212, Mau Apa?
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di area kawasan Monas, Senin, 2 Desember 2019. Ada beberapa agenda utama reuni yang akan digelar ketiga kalinya tersebut.
Salah satunya untuk menguatkan silaturahmi antaranggota yang pernah ikut reuni sebelumnya pada 2 Desember 2017 dan 2018. Acara reuni ini seperti sebelumnya yaitu terbuka untuk umum termasuk jika umat agama lain yang berminat hadir.
"Reuni kali ini untuk ukhuwah umat. Terus acara Reuni Akbar 212 ini juga buat umum. Kami dari panitia terbuka. Silakan datang," kata Ketua Panitia Reuni 212 Awit Mashuri kepada VIVAnews, Jumat, 29 November 2019.
Awit mengatakan, agenda lain yaitu memanjatkan doa agar sejumlah persoalan bangsa bisa terselesaikan dengan kebijakan yang baik dari pemerintah. Tak kalah penting, acara reuni nanti akan diselipkan doa untuk tokoh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab agar bisa segera pulang ke Tanah Air.
Ada harapan Habib Rizieq atau HRS itu bisa pulang dan menyampaikan ceramah langsung di acara Reuni 212.
"Itu harapan kami. Umat sudah rindu HRS. Semoga beliau bisa pulang dan sampaikan langsung ceramah," ujar Awit.
Awit menyebut untuk acara reuni kali ini berbeda dengan sebelumnya. Perbedaannya tak banyak tokoh yang diundang untuk hadir. Namun, tokoh yang pasti diundang adalah Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Kalau Pak Anies kan beliau Gubernur DKI. Beliau juga sudah kasih izin ke kami untuk pakai Monas," ujar Awit.
Dia menekankan tak banyak undangan seperti tokoh dan pejabat karena untuk menghindari persepsi kepentingan politik. Meski demikian, ada sejumlah penceramah kondang yang diundang seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, sampai Abdullah Gymnastiar atau biasa disapa Aa Gym.
"Ya, kita undang mereka. Insya Allah semoga hadir mereka. Kalau memang untuk undangan pejabat, politikus kita batasi," tutur Awit.
HRS Video Conference
Imam Besar FPI, Habib Rizieq, kemungkinan tak bisa pulang ke Tanah Air. Alasannya, belum ada kepastian upaya pemulangan HRS. Ketua HRS Center, Abdul Chair Ramadhan, mengatakan Habib Rizieq akan ceramah dari Mekkah, Arab Saudi, melalui video conference. Menurut dia, pemerintah RI telah sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pengasingan terhadap HRS.
"Hampir dapat dipastikan beliau akan telewicara dari kediamannya di Mekkah pada acara Reuni 212 yang akan datang," ujar Abdul Chair kepada VIVAnews, Jumat, 29 November 2019.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganalisis, Reuni 212 kali ini punya makna ingin mendorong pemerintah untuk memulangkan HRS ke Tanah Air.
Reuni dinilai juga untuk menjaga roh perjuangan yang sudah dilakukan sejak 2 Desember 2017. Meski reuni ini dikabarkan juga punya agenda menuntut proses hukum terhadap Sukmawati Sukarnoputri dalam kasus penistaan agama.
"Reuni 212 itu hak setiap warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab," kata Ujang.
Momen Reuni 212 kali ini juga terkait dengan polemik perpanjangan izin ormas FPI. Seperti diketahui, izin perpanjangan FPI masih buntu dan belum ada kepastian dari pemerintah. Ada isu yang berembus izin FPI sengaja dipersulit karena ada kepentingan tertentu.
“Pemerintah sedang ingin menjinakkan FPI. Harusnya izin FPI diperpanjang karena bagaimanapun FPI punya hak sama dengan ormas lainnya,” tutur Ujang.
Sementara itu, pihak Polri mengatakan surat izin memang sudah diajukan pihak panitia Reuni 212. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengisyaratkan tak ada persoalan dalam izin perhelatan Reuni Akbar 212.
Diharapkan Reuni Akbar 212 tak memunculkan kegaduhan. Hal ini mengingat perhelatan digelar hari kerja pada Senin, 2 Desember 2019. "Harus tertib, jangan menimbulkan gaduh. Jangan ganggu kenyamanan bagi warga yang beraktivitas karena itu kan hari Senin," ujarnya.
Aksi Reuni 212 digelar kali pertama pada Sabtu, 2 Desember 2017. Reuni kedua digelar pada Minggu, 2 Desember 2019.
Reuni 212 menjadi gerakan massa karena protes terhadap eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus penistaan agama. Saat itu, Jumat, 2 Desember 2016, jutaan orang berkumpul di Monas dan area sekitarnya menuntut proses hukum terhadap Ahok.
Sebelum aksi 2 Desember 2016, massa melakukan demonstrasi di Jakarta pada 4 November 2016. Massa ketika itu mendesak Ahok agar segera dijerat hukum karena menistakan agama. Ahok dijerat Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP karena menistakan agama. Dalam kasus ini, Ahok divonis bersalah dan dihukum kurungan pidana dua tahun karena pernyataannya soal Surat Al Maidah ayat 51. (ase)
Surati Prabowo, FPI Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace
DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) menyurati Presiden RI Prabowo Subianto terkait sejumlah hal. Salah satunya, meminta Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP).
