Tiga Periode Jadi Wacana, Jokowi Murka
- VIVA/Muhamad Solihin
Penolakan yang sama juga datang dari partai pendukung presiden, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menyatakan usulan itu tidak relevan untuk saat ini. "Saya melihat wacana (yang berkembang) hari ini menandakan kita tidak siap dengan konsep demokrasi yang kuat dan menyentuh rakyat,” ujarnya.
Menurut Ade Irfan, segala ekses yang muncul akibat pemilihan langsung, seperti polarisasi yang tajam di masyarakat, cekcok dan perdebatan adalah hal yang perlu diperbaiki, tapi bukan dengan mengembalikan metode pemilihan seperti di masa Orde Baru.
Partai Demokrat juga menolak keras wacana tersebut. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dengan tegas mengatakan partainya menolak masa jabatan presiden hingga tiga periode. Selain itu, Partai Demokrat juga menolak wacana pemilihan presiden dan wakil presiden oleh wakil rakyat.
"Kekuasaan presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalahgunakan atau abuse of power. Jasmerah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah," kata Hinca. Ia juga mengatakan, pemilihan presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat. Pemilihan presiden secara Iangsung oleh rakyat, ujar Hinca, adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah kelam kehidupan bangsa dan negara di masa lalu.
Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Lola Ester, menyebut wacana ini wajar ditolak. Suara penolakan yang gencar ini dianggapnya bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dari ancaman otoriterisme. Lola bahkan bilang wacana penambahan masa jabatan Presiden RI akan mengembalikan negara seperti era Orde Baru.
"Amandemen konstitusi yang sekarang bisa memuluskan lahirnya negara yang otoriter pasca Orde Baru, dalam arti ketika kepala negara bisa diperpanjang lebih dari dua kali. Itu memastikan bahwa peluang otoriter akan terulang lagi," tuturnya.
Jokowi Tak Terima
Penolakan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat ternyata juga merembet ke presiden. Setelah menyampaikan kata-kata yang 'pedas,' dan menganggap wacana telah melebar, Jokowi dengan tegas mengatakan, jika usulan amandemen melebar, lebih baik tak usah ada amandemen.
