Kisruh Corona di Natuna

VIVA – Warga Natuna di Kepulauan Riau resah. Mereka menggelar unjuk rasa menolak kedatangan 238 WNI dari Wuhan, China.  Mereka menolak kedatangan WNI tersebut. Sementara sebagian besar lainnya memilih untuk keluar dari Natuna. 

Cepatnya penyebaran informasi soal Virus Corona, termasuk dampak yang ditimbulkan, juga sampai ke warga Natuna. Situasi menjadi tidak kondusif setelah warga Natuna mendapatkan informasi bahwa WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, kota pertama tempat virus ada dan menyebar luas, akan dikarantina di wilayah mereka.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dampaknya, warga menutup toko mereka, pemerintah daerah memutuskan meliburkan seluruh sekolah selama 14 hari sesuai masa karantina, pasar-pasar juga tak mau buka dan melakukan transaksi perdagangan. Keputusan meliburkan sekolah membuat warga leluasa mengajak serta anak mereka untuk meninggalkan Natuna. Mereka memilih eksodus, hingga situasi kembali kondusif. Belakangan, Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Daerah Natuna mencabut surat keputusan soal meliburkan sekolah. 

Kegelisahan dan kecemasan warga Natuna yang berujung pada demonstrasi dan eksodus dibenarkan oleh Ketua DPRD Natuna Kepulauan Riau, Andes Putra. Menurut Andes, hal tersebut terpicu setelah warga melihat ketidakseriusan perwakilan pemerintah pusat di awal informasi pengiriman Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, untuk di karantina di wilayahnya.

Menurut Andes, sejak Jumat 30 Januari 2019 lalu, pihaknya sudah mengontak pejabat BNPB yang sudah berada di Natuna, termasuk juga ke Menteri Kesehatan Terawan yang datang ke Natuna pada 30 Januari. Tapi saat itu Terawan berjanji akan memberi penjelasan pada esok hari. Sementara itu, warga semakin membludak mendatangi gedung DPRD. 

Tapi janji Menkes untuk memberi penjelasan pada 31 Januari 2020 tak ditepati. Akibatnya, semakin banyak warga yang datang dan mengepung gedung DPRD. Selama tiga hari, kata Andes, pihaknya dan pemerintah daerah merasa galau karena tidak mendapat kepastian dari pemerintah pusat. Hal itu membuat DPRD dan Pemerintah Daerah kelimpungan, karena warga terus melakukan protes dan sebagian lainnya akhirnya memilih meninggalkan wilayah Natuna. 

Selain itu, ujar Andes, warga juga menganggap pemerintah pusat telah membohongi mereka. Pernyataan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang mengklaim jarak tempat karantina dengan permukiman warga adalah 5 km dibantah Andes. 

Ia mengatakan, tempat karantina WNI dari Wuhan yang berada di Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau jaraknya tak jauh dari permukiman warga. Jaraknya hanya sekitar 1,5 km dari permukiman warga.

"Jarak dari hanggar ke permukiman masyarakat itu dari hanggar ke Penagi itu hanya 1,2 km. Dari kantor saya itu hanya 1,4-1,7 km. Kan ada juga yang menyatakan jarak aman 2-3 km. Nah jadi kami resah dong, di bawah 2 km," ujarnya menegaskan. 

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal juga mengatakan, hanggar lokasi karantina memang tak jauh dari permukiman warga. Jaraknya tak sampai 2 km. "1,7 km beda saja itu, pering juga di belakang hanggar itu, tak sampai itu 2 km," kata Abdul.

Tak Ada Sosialisasi

Kekhawatiran warga Natuna yang berujung pada penolakan kedatangan WNI dari Wuhan bukan semata karena takut tertular. Tapi sikap pemerintah pusat yang tak memberikan informasi memadai dan jelas tentang virus corona, penularan, dan bagaimana penangangannya tak sampai ke warga Natuna. Kepanikan warga, karena hanya mendapat informasi dari televisi dan media sosial, membuat warga menjadi resisten. 

Andes menjelaskan faktor yang menyebabkan warga setempat meradang soal karantina WNI di Wuhan terkait virus Corona. Menurutnya, karena ada pernyataan seorang dokter di media massa yang membuat warga Natuna tersinggung.

"Mengapa masyarakat panik? Ada ibu dokter di media massa bilang apakah Natuna itu yang pulau kecil dan penduduknya sedikit. Walaupun sedikit kami garda terdepan perbatasan Indonesia," kata Andes Putra. Tapi Andes tak menjelaskan, siapa ibu dokter yang ia maksud.  

Andes lalu meluruskan, warga Natuna bukan menolak kedatangan WNI dari China, melainkan ingin ada komunikasi yang jelas dari pemerintah pusat. Sebab, sama sekali tak ada komunikasi dari pemerintah pusat soal karantina di Natuna untuk WNI yang dievakuasi dari China. 

Andes juga menyesalkan sikap Menteri Kesehatan yang tak mengangkat telpon ketika ia mencoba menghubungi untuk meminta kejelasan. "Kok begitu saya telepon enggak diangkat. Padahal pak Menkes mengatakan akan ada kalau ada yang dibutuhkan," ujarnya.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti juga menyampaikan hal senada dengan Andes. Menurut Ngesti, proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Natuna, Kepulauan Riau, tidak dikoordinasikan dengan baik. Pemerintah Kabupaten tidak diinformasikan sebelumnya mengenai evakuasi WNI yang berasal dari tempat munculnya Virus Corona tersebut. 

Dia mengatakan, miskomunikasi itu yang memicu penolakan dari masyarakat Natuna. "Info kedatangan WNI dari Wuhan sama sekali tak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami tahunya dari TV dan Medsos, kami tak dilibatkan," ujar Ngesti di acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 4 Februari 2020. 

Selain itu menurut dia, terbatasnya informasi mengenai Virus Corona dan penanganannya pun membuat masyarakat semakin panik. Apalagi, pemberitaan mengenai mewabahnya virus ini begitu masif di dunia.  "Mereka tak tersosialsiasi, tidak diajak. Ini kalau masalahnya dunia dan nasional harusnya kami diikutsertakan. Sehingga bisa memenangkan masyarakat," tegasnya. 

Sebagai pemerintahan daerah, dia menegaskan, sudah kewajiban pihaknya untuk melindungi masyarakat sekitar. Apalagi ada 24 ribu warga yang berada dekat pusat observasi WNI asal Wuhan tersebut.  "Kalau (Koordinasi) ini dilakukan, Insya Allah kami akan menerima dengan senyum dan simpati," ujarnya.

Minta Otonomi Khusus

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berdalih, pilihan untuk melakukan karantina di Natuna dilakukan karena sempitnya waktu yang mereka miliki. Ia menceritakan, sebenarnya para WNI tak bisa keluar semuanya sementara pemerintah melakukan negosiasi melalui Menlu dan dirinya.

"Waktu itu begitu sempit begitu, kita harus menyiapkan tempatnya, bayangin 1x24 jam hampir ndak ada, kita harus menyiapkan segala sesuatu termasuk di mana mau tempatnya," kata Terawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa alternatif termasuk kompleks militer. Kompleks tersebut dianggap cocok karena disiplin dan memiliki bandara. Ada juga wacana melakukan karantina di kapal. Tapi opsi tersebut tak dipilih karena kapal dianggap tak layak dan tak nyaman sebagai tempat karantina. Apa lagi ada anak-anak dan ibu hamil yang ikut dalam evakuasi tersebut. 

Kekisruhan soal karantina membuat tokoh masyarakat setempat, Rodhial Huda, kesal. Merasa wilayahnya ikut menyumbang untuk negara melalui pariwisata, migas, hingga perikanan, ia menuntut pemerintah memberlakukan daerah otonomi khusus pada Natuna. Tujuannya, agar komunikasi pemerintah pusat dengan Natuna lancar dan tanpa hambatan. 

Menurut Rodhial, hambatan komunikasi kerap terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah tingkat II setara Kabupaten. Itu sebabnya ia meminta status Natuna berubah menjadi daerah otonomi khusus agar komunikasi tak lagi terhambat. "Jadikan natuna daerah khusus supaya mudah berhubungan dengan pemerintah pusat," kata Rodhial di acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 4 Februari 2020.

"Kita sebenarnya menyumbang banyak hal dari wilayah ini, jadi supaya kita diperhatikan dengan baik," ujarnya menambahkan. 

Meski warga Natuna menolak, namun pemerintah bergeming. Senin, 3 Februari 2020, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Asep Adi Saputra, memastikan situasi di Natuna sudah kondusif. 

Ia tak memastikan kondusif seperti apa yang ia maksud. Asep memberitahu, ratusan personel Polri dan TNI sudah berjaga di sana. Personel gabungan itu ditugaskan untuk mengamankan proses karantina ratusan WNI tersebut.

"Kalau Polri sendiri ada 150 personel gabungan Polda dan Polres. Kalau gabungan total ada 350 personel," katanya  di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 3 Februari 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sikap keras pemerintah pusat akhirnya membuat pejabat Natuna melunak. Andes mengatakan pada dasarnya warga Natuna tak menolak, tapi mereka membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah pusat agar tak ada ketakutan dan kekhawatiran yang menyebar. Andes bahkan mengatakan, warga Natuna justru ingin menjamu dan mengajak WNI yang dikarantina jalan-jalan.

"Jika teman- teman kita dari Wuhan tidak terinfeksi selama 14 hari, ada saran dari teman-teman ingin mengajak jalan-jalan pak ke Natuna, jalan jalan ke tempat wisata. Tapi dengan status aman," ujarnya. [mus]
 

Sita 800 Kg Ketamin dari Kapal di Natuna, BNN Bongkar Ancaman Baru Lewat Vape

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama tim gabungan mengungkap penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

VIVA.co.id

1 September 2026