Indonesia adalah Desa
- VIVA/Muhamad Solihin
Apakah ada pesan khusus dari Jokowi?
Ya pesan khususnya bagaimana melakukan percepatan pembangunan di semua bidang. Makanya umum banget, tapi memang ada beberapa clue yang mengarah ke pemerintah desa.
Apakah PKB tak pernah memberitahu kalau Anda akan menjadi menteri?
Dari partai saya gak pernah dapat kabar. Meskipun saya tidak tahu apakah partai berproses. Saya juga tidak pernah membayangkan dapat tugas sebagai menteri. Perjalanan karir saya memang dari bawah, saya dari kabupaten, dan saya pada posisi di provinsi, sehingga tidak pernah berfikir masuk di kabinet.
Saat Jokowi meminta untuk menjadi salah satu menterinya, apa respon Anda ketika itu?
Ketika Pak Presiden meminta saya untuk ikut membantu beliau dalam kabinet saya merasa sangat tersanjung. Karena kabinet itu jumlahnya sedikit dan banyak orang yang berharap masuk di situ.
Selanjutnya, belanja masalah...
Sejak dipilih dan dilantik oleh Pak Presiden, apa saja yang sudah Anda lakukan?
Pertama saya melakukan aktivitas yang saya sebut, belanja. Belanja masalah. Karena saya menyadari betul, apapun yang dilakukan di dalam upaya membangun itu pertama harus direncanakan. Nah, sumber perencanaan yang paling bagus itu adalah problem. Saya menyadari betul, bahwa problem utama di dalam perencanaan adalah ketidakpahaman kita atas problem itu sendiri. Nah, karena itu makanya saya belanja masalah, supaya saya paham atas problem itu sendiri.
Dari problem itu saya menyusun beberapa langkah baik untuk jangka pendek supaya ada kerja - kerja kongkret, maupun jangka panjang dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi periode kedua, maupun jangka yang lebih panjang lagi untuk Indonesia Maju, Indonesia Unggul 2045 sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pak Presiden.Â
Lalu?
Dari belanja masalah itu kita temukan beberapa hal yang perlu mendapatkan penekanan. Pertama, dari sisi ukuran saja kita ada tiga parameter, satu Indeks Desa Membangun, ini miliknya Kementerian Desa. Dua, miliknya Bappenas, ketiga miliknya Kemendagri. Melihat ini sejak awal saya sudah menilai, gak bisa ini, ini harus dijadikan satu. Karena kalau ada tiga tolak ukur akan rumit. Ukuran satu aja kadang-kadang kita melihatnya bisa jadi berbeda hasil, apalagi ada tiga tolak ukur. Oleh karena itu saya ingin ini bisa diselesaikan, bagaimana semua ini bisa jadi satu tolak ukur bersama. Dan Alhamdulillah hari ini draft sudah difinalisasi terkait dengan Permen tentang Indeks Desa Membangun. Jadi Indeks Desa Membangun ini kita meleburkan tolak ukur yang dimiliki oleh Kemendes, Kemendagri, dan miliknya Bappenas, dan Alhamdulillah Pak Presiden setuju.
