Strategi Gerilya Menumpas Corona
- ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
"Sebagai negara besar dan negara kepulauan,” Jokowi mengemukakan alasannya untuk tidak mendeklarasikan ‘darurat nasional’, sebagaimana dia sampaikan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, “tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan daerah lain”.
Karena alasan yang sama, Jokowi sedari dini memastikan tak akan membuat kebijakan ‘lockdown’ atau mengisolasi sebuah kota atau seluruh negara seperti di China, Italia, Denmark, dan Irlandia. Seolah percaya diri bahwa semua akan terkendali, Jokowi meyakini Indonesia bisa menumpas Corona tanpa lockdown seperti di Korea Selatan, Jepang, Iran, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain.
Meski begitu, bukan berarti pemerintah berlagak mandiri dan tak butuh saran WHO. Jokowi memastikan tetap berkoordinasi dengan WHO dan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan lembaga dunia itu, di antaranya penelusuran orang-orang yang berinteraksi dengan yang positif Corona, karantina atau isolasi kasus, menyediakan laboratorium yang memadai, sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat, dan lain-lain.
Gelagapan
Selanjutnya, tinggal menilai sejauhmana klaim atau kepercayaan diri pemerintah itu dibuktikan dalam praktik. Sayang sekali, tak semuanya sesuai rencana. Dalam situasi-situasi tertentu, pemerintah seolah gelagapan atau tergagap-gagap menghadapi bencana itu.
Ketika Indonesia untuk kali pertama mengumumkan dua warganya positif terinfeksi corona, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak kompak sampai-sampai identitas kedua pasien terbongkar.
Seorang pasien warga Kabupaten Bekasi yang meninggal dunia di Kabupaten Cianjur sebelumnya dinyatakan negatif dari Covid-19 setelah hasil uji laboratorium pada spesimennya tak ditemukan virus SARS-CoV-2. "Jadi meninggalnya bukan karena Covid-19," kata Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan wabah Corona, waktu itu.
Tetapi, tiga belas hari setelah pengumuman, pemerintah mengoreksinya: tidak jadi negatif, tetapi positif. Keluarga pasien yang semula lega malah jadi tertular.
Di Jakarta, kebijakan pembatasan operasional moda transportasi publik malah membikin semrawut. Antrean para calon penumpang mengular bagaikan orang mengantre sembako. Gubernur DKI Anies Baswedan memang menganjurkan warga menghindari beraktivitas di luar rumah dan, kalau bisa, tidak berkantor dan bekerja di rumah saja.
