Puasa dan Lebaran Dibayang-bayangi Corona
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA – Pemerintah memperpanjang masa status masa darurat bencana wabah virus corona di Indonesia sampai 29 Mei 2020. Masa selama tiga bulan itu mengisyaratkan bahwa wabah penyakit Covid-19 diperkirakan tidak akan mereda dalam waktu dekat. Dunia juga masih berjibaku memeranginya dan obatnya belum ditemukan sampai kini.
Di Indonesia, sudah 172 orang terjangkit—bertambah terus dari hari ke hari sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret. Delapan dari total 34 provinsi ditetapkan sebagai wilayah darurat bencana corona setelah ditemukan kasus-kasus warga terinfeksi, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.
Tidak ada yang dapat memprediksi apa yang terjadi dalam sembilan puluh hari mendatang. Wabah corona bakal terkendali atau kian mengganas, tak ada yang dapat memastikan. Namun, perpanjangan masa darurat mesti diantisipasi lebih dini karena memasuki bulan Ramadan dan bahkan sampai Lebaran. Dalam masa-masa itu mayoritas penduduk Indonesia akan berpuasa dan menjelang Lebaran, seperti biasanya, akan mudik.
Memuncak kala Ramadan
Perpanjangan masa darurat tentu saja untuk kebaikan masyarakat, yakni bentuk mitigasi agar orang-orang yang sehat tidak terjangkit, dan mereka yang sudah terjangkit dapat dirawat hingga sembuh. Keputusan itu juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menyiapkan rumah sakit yang memadai dan dana operasionalnya dalam membasmi wabah corona.
Satu hal yang pasti, sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.” Artinya, ada dasar hukum yang pasti bahwa semua penanganan wabah corona, terutama biaya perawatan para pasien dan operasional tenaga medis, dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Jika tidak diperpanjang, kalau penanganan wabah corona di luar masa darurat, biaya perawatan atau dana operasional tidak lagi ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Namun, keputusan itu juga berimplikasi pada bidang lain, terutama dalam kaitannya dengan bulan puasa dan musim liburan Lebaran. Sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun bahwa permintaan bahan-bahan kebutuhan pokok alias sembako justru meningkat saat Ramadan. Telah menjadi budaya juga setiap menjelang Lebaran orang-orang pulang ke kampung halaman sehingga mobilitas masyarakat makin tinggi sekaligus meningkatkan risiko penularan corona.
Kabar buruknya, seperti analisis Badan Intelijen Negara, wabah corona di Indonesia akan mencapai puncaknya justru saat Ramadan nanti—berdasarkan perhitungan bahwa puncak penjangkitan corona biasanya pada hari ke-60 sampai 80 sejak kasus pertama diumumkan, yang berarti bulan April-Mei.
Dalam urusan pangan selama tiga bulan nanti, pemerintah mengklaim pasokan aman dan akan rutin dikontrol setiap minggu. “Stok beras, jagung, daging sapi atau kerbau, gula dan bawang putih,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, “dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan.” Stok beras 7,7 juta ton, jagung 6,2 juta ton, gula 20 ribu ton dan akan ditambah 150 ribu ton lagi, bawa putih 70 ribu ton, daging kerbau 170 ribu ton, dan daging sapi 120 ribu ton.
Prediksi puncak penyebaran corona sebetulnya diklaim sudah diperhitungkan juga oleh pemerintah. Sebagai antisipasi lonjakan pasien dinyatakan positif corona dalam beberapa bulan mendatang, menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah menyiagakan 132 rumah sakit pemerintah, 109 rumah sakit TNI, 65 rumah sakit Polri, dan rumah sakit-rumah sakit BUMN.
Yang belum pasti benar ialah langkah-langkah antisipasi untuk musim mudik. Pemerintah mempercepat penanganan wabah corona, sebagaimana diungkapkan juru bicara untuk urusan wabah Covid-19 Achmad Yurianto, ialah agar segera mereda dan tak sampai berlarut-larut hingga Idul Fitri.
Tetapi, siapa yang menjamin semua akan mereda secepatnya, dan kalau tidak, siapa yang menjamin orang-orang tak mudik. Kementerian Perhubungan mengaku sudah menyiapkan sejumlah skema pengaturan arus mudik bahkan untuk situasi terburuk, misal, ada satu-dua kota yang di-lockdown atau diisolasi total. Sayangnya Kementerian belum mau membeberkan skema-skema itu.
Bisa frustrasi
Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya menyambut baik keputusan BNPB memperpanjang masa darurat bencana corona. Selama masa itu, pemerintah juga dapat memperbarui informasi dari hari ke hari tentang perkembangan secara nasional maupun dunia, termasuk kemungkinan obat atau vaksinnya sudah ditemukan dan tersedia secara massal.
Masyarakat, menurut Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, perlu diberikan informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan penanganan wabah itu, apalagi kalau sampai harus berbulan-bulan. “Kalau tidak,” katanya, “masyarakat akan bingung dan sedikit frustasi.”
Meski begitu, dia berharap wabah corona segera mereda dan status darurat diakhiri sebelum 29 Mei—paling lama awal April. Seperti di sejumlah negara lain, wabah corona mulai terlihat terkendali tak sampai berbulan-bulan lamanya. Di Indonesia, DPR menilai mulai terlihat dampak keseriusan pemerintah menangani wabah itu, di antaranya masyarakat tidak panik sejauh ini.
Mudik memang sesuatu hal lain yang mesti diantisipasi juga. Selama ini, ada atau tak ada bencana, pemerintah berkewajiban menjamin arus mudik yang aman dan lancar. Begitu pula kalau wabah corona belum mereda dan arus mudik tak terhindarkan. Pemerintah harus bekerja lebih keras agar bencana nonalam itu segera berakhir, sebelum 29 Mei. “Dan kelihatannya kita tak siap kalau sampai 29 Mei,” katanya. (ren)
Mengapa Ramadan Begitu Istimewa? Ini Keutamaan Bulan Suci yang Perlu Diketahui Umat Muslim Tanah Air
Mengapa Ramadan begitu istimewa? Kenali 7 keutamaan bulan suci berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, mulai dari ampunan dosa, Lailatulqadar, hingga kesempatan amalkan pahala.
