Tsunami PHK Dipicu Corona Siap Menerjang
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pemerintah meminta perusahaan-perusahaan sebisa mungkin tidak mem-PHK karyawannya. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan surat utang dalam bentuk kredit khusus dengan nama recovery bond. Syaratnya, perusahaan-perusahaan tidak mem-PHK karyawannya, atau, kalau terpaksa mem-PHK, harus mempertahankan 90 persen karyawannya.
Bagi pekerja yang di-PHK, pemerintah memberikan bantuan uang Rp4 juta per orang per bulan selama tiga bulan. Untuk para petani dan buruh, diberikan tunjangan bernama Kartu Sembako Murah dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan per keluarga. Mereka yang berpenghasilan rendah dan sedang mencicil pemilikan rumah subsidi, pemerintah membayar subsidi selisih bunga dengan bunga di atas 5 persen selama 10 tahun.
Semua itu stimulus untuk menekan risiko PHK dan menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Tetapi, sebagaimana para ahli ekonomi sering mengingatkan, pemerintah mesti lebih gencar lagi menghentikan penyebaran wabah corona di Indonesia. Sebab, itulah kunci dari ancaman resesi sekarang. Makin buruk penanganan, korban terus berjatuhan dan sulit mencegah dampak ekonominya.
Kenyataannya di Indonesia, wabah covid-19 lebih terlihat tak terkendali daripada sebaliknya. Jumlah korban terus meningkat dari hari ke hari: 893 orang terinfeksi dan 78 orang di antaranya meninggal dunia, sementara yang sembuh hanya 35 orang (data 26 Maret).
Krisis Baru
Ekonom senior Eric Sugandi mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak resesi dan ancaman PHK di mana-mana, termasuk penangguhan cicilan bagi pengemudi taksi atau ojek. Dia mengaku memahami bahwa kebijakan-kebijakan itu agar daya beli masyarakat tak anjlok-anjlok amat akibat wabah corona.
Namun, dia mengingatkan, kebijakan itu mesti diterapkan secara hati-hati dan bijaksana. Sebab, kenyataannya tak semua bank sanggup menangguhkan pembayaran cicilan itu, terutama bank-bank yang ditopang oleh kredit UMKM.
“Jangan sampai terjadi krisis perbankan,” dia mewanti-wanti. “Jangan sampai kita maksudnya mengatasi covid-19, tapi kita membuat krisis baru.”
Lebih penting daripada itu, menurut Eric, pemerintah harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa covid-19 bisa segera dihentikan. “Kalau wabah ini tidak bisa dihentikan, kebijakan-kebijakan ini tidak akan optimal.”
