Kebijakan Galau Mudik kala Pandemi Corona

Antrean kendaraan pemudik menuju Tasikmalaya-Ciamis dan Jawa Tengah
Sumber :
  • ANTARA/M Agung Rajasa

VIVA – Pemerintah mengoreksi kebijakannya tentang larangan mudik lebaran Idul Fitri untuk mencegah penularan wabah corona. Tidak ada lagi larangan mudik. Tetapi masyarakat tetap diharapkan tidak pulang kampung karena berpotensi menyebarkan wabah Covid-19 ke daerah-daerah.

img_title Eks Anggota BIN sebut Tentakel Geng Solo Masih 70 Persen di Pemerintahan, Ingatkan Prabowo Agar Tidak Terjebak

Kebijakan yang membingungkan, memang. Presiden Joko Widodo mulanya sudah mewaspadai dan mewanti-wanti potensi besar penyebaran corona sepanjang jalan mudik. Berdasarkan pengalaman arus mudik tahun 2019, ada 19,5 juta orang pergi mudik dari kota-kota besar, terutama Jakarta, ke daerah-daerah. Menjadi malapetaka kalau sejumlah itu juga serempak mudik, atau sedikitnya beberapa juta orang dari episentrum pandemi, Jakarta, pergi ke kampung halaman.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, seolah pasrah bahwa ritual kolosal tahunan itu tidak dapat dicegah, maka sia-sia saja melarangnya, pemerintah mempersilakan mereka yang mau mudik. Pemerintah tak melarang, tetapi tidak juga menganjurkan. Kalau ada yang memaksa mudik, risikonya tanggung sendiri.

img_title Sederet Analisa Pakar UGM soal Kondisi Politik Usai Gibran Mundur, Singgung Hubungan Prabowo-Jokowi

Dianulir

Perintah Presiden Joko Widodo waktu itu agar masyarakat tidak mudik cukup lugas dan tegas. "Demi keselamatan bersama,” katanya dalam pernyataan pers di Istana Bogor pada 30 Maret, “saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah.”

img_title Tak Masalah Ijazah Jokowi Diuji Forensik Kembali, Kuasa Hukum Ayah Gibran Beri Syarat Ini ke Roy Suryo

Para kepala daerah dan tokoh-tokoh agama bahkan diminta mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Kepala Negara menyadari, imbauan saja tidak cukup, melainkan “Perlu ada langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.” Maka diperlukan perangkat aturan yang lebih tegas dan kuat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah tegas melarang para pegawai negeri sipil untuk mudik—mereka yang melanggar bahkan akan dipecat. Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dan memberikan hadiah bagi yang patuh. Program mudik secara gratis ditiadakan. Kementerian Perhubungan bahkan telah berbicara dengan TNI dan Polri tentang skenario penutupan pintu-pintu keluar di Jakarta dan sekitarnya.

Namun, empat hari kemudian, perintah itu dianulir, yang sayangnya malah lebih membingungkan. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman awalnya bilang pemerintah membolehkan mudik, tetapi setiap yang mudik otomatis berstatus Orang Dalam Pemantauan dan harus diperiksa kesehatannya. Beberapa jam kemudian dia mengoreksi pernyataan itu dan mengimbau masyarakat tidak mudik.

Tidak lama kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengoreksi Fadjroel. "Yang benar adalah: pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik.” Sebagai gantinya, katanya, pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah.

Keterangan berbeda lagi disampaikan Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan. "Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah.” Pemerintah meyakini, katanya, dilarang pun orang-orang akan tetap mudik, jadi percuma saja. "Jadi, sekarang kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik, nanti bawa penyakit. Kalau membawa penyakit itu di daerah ada yang meninggal, bisa keluargamu.”

Skenario lain disiapkan, di antaranya membatasi jumlah orang di sarana transportasi publik seperti bus. Misalnya, satu bus berkapasitas 40 penumpang jadi hanya boleh diisi 20 orang, sehingga tarifnya pun akan lebih mahal. Setiap orang yang sudah mudik otomatis berstatus ODP dan wajib diperiksa serta mengisolasi secara mandiri selama empat belas hari. Opsi lain lagi ialah memundurkan hari libur nasional Lebaran yang terhambat karena corona dan menggesernya ke akhir tahun.

Puncak pandemi

Perubahan kebijakan pemerintah itu berbarengan dengan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang hasil pemodelan Badan Intelijen Negara (BIN) atas perkiraan jumlah kasus paparan corona di Indonesia. BIN memperkirakan kejangkitan Covid-19 akan mencapai puncaknya pada akhir Juli 2020 dengan estimasi 106.287 kasus infeksi.

Sepanjang April sampai Juli itu, menurut analisis BIN sebagaimana disampaikan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas, akan melonjak signifikan dari bulan ke bulan: 27.307 kasus pada akhir April, 95.451 kasus pada akhir Mei, 105.765 kasus di akhir Juni, dan 106.287 kasus pada Juli.

Doni Monardo berharap prediksi itu tidak terjadi. Tetapi, dia telah mewaspadai, karena prediksi BIN untuk jumlah kasus infeksi corona pada April cukup akurat, yakni 1.577 kasus. Kenyataannya, jumlah kejangkitan mencapai 1.528 kasus hingga 31 Maret.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berdasarkan analisis BIN juga, ada 50 kota/kabupaten yang tingkat paparannya berisiko tinggi hingga 49 persen dan beberapa di antaranya ada di pulau Jawa. Masalah lain, sedikitnya sepuluh provinsi yang kekurangan fasilitas kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, seperti kekurangan tenaga kesehatan, kekurangan alat pelindung diri, dan ruang isolasi yang tidak memadai. Kesepuluh provinsi itu, antara lain Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Tak dijelaskan lonjakan jumlah kasus kejangkitan itu karena faktor apa saja. Bisa jadi memang karena sepanjang momentum Ramadan sampai Idul Fitri—April sampai Mei—interaksi sosial dan mobilitas masyarakat menjadi tak terkendali. (ase)

Presiden Prabowo Bersama Gibran Rakabuming Raka

Sebelum Mundur dari Wapres, Doli Kurnia sebut Gibran Ajukan Beberapa Syarat: Teori Deep State

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia beberkan terkait peristiwa sebelum Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wakil Presiden (Wapres). Kata

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut