Corona dari Kota Mengepung Desa-desa

Wilayah tujuan mudik, menurut studi MTI, memang bervariasi, tetapi sebagian besarnya di Jawa dan sebagian kecil Sumatera: 13 persen Jawa Barat, 33 persen Jawa Tengah, 7,8 persen Daerah Istimewa Yogyakarta, 20 persen Jawa Timur, dan 8 persen Sumatera Selatan dan Lampung.

Baca Juga

Cegah Penyebaran Hantavirus, Kemenkes Awasi Ketat Penumpang Asal Amerika Selatan 46 Hari

Tak diragukan lagi, orang-orang yang mudik itu, apalagi jumlahnya lebih dari satu juta orang, akan kian meningkatkan potensi penyebaran wabah Covid-19 di daerah-daerah, bahkan hingga ke desa-desa. “Daerah-daerah inilah nanti yang akan menjadi daerah dengan ODP-ODP baru,” kata Mulyono, “yang juga berpotensi menjadi daerah penularan wabah baru …”

Kementerian Desa cukup lugas menyampaikan keberatannya jika mudik tidak dilarang dengan tegas. “Terlalu berisiko membiarkan desa menerima arus mudik,” kata Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi. “Jangan biarkan desa menerima beban di luar kemampuannya.”

Baca Juga

Arus Mudik dan Balik Lebaran 2 Tahun Terakhir Berjalan Lancar, Hal Ini Jadi Kuncinya

Rawan konflik sosial

Kebijakan yang sempat dibuat oleh pemerintah untuk mereka yang mudik ialah menetapkan setiap pemudik sebagai Orang dalam Pengawasan (ODP) dan wajib wajib diperiksa kesehatannya serta mengisolasi secara mandiri selama empat belas hari. Jadi, kalau sedikitnya 1,3 juta orang mudik, berarti sebanyak itu pula yang harus diperiksa dan mengkarantina secara mandiri selama dua pekan.

Baca Juga

WHO Perkirakan Hantavirus Tak Akan Berkembang Jadi Epidemi Seperti Covid-19

Metode pemeriksaan yang paling memungkinkan ialah dengan rapid test (pemeriksaan secara cepat) meski akurasinya rendah, karena dengan metode polymerase chain reaction (PCR) akan berbelit-belit dan lama meski akurasinya tinggi. Masalahnya, jumlah alat rapid test amat terbatas dan mustahil digunakan untuk 1,3 juta orang.

Masalah lainnya, seperti diperkirakan MTI, kesiapan aparat desa dan rukun tetangga di daerah-daerah tujuan mudik. Agus Taufik Mulyono meyakini, sebagian besar mereka tak siap, dan mereka mungkin menolak para pemudik sehingga memicu konflik sosial. Tidak ada jaminan juga setiap pemudik itu akan disiplin mengisolasi diri selama dua pekan.

Situasinya akan menjadi lebih buruk dengan kenyataan bahwa pusat-pusat pelayanan kesehatan di daerah-daerah, seperti rumah sakit dan puskesmas, serba terbatas: peralatan dan tenaga medis yang tak memadai. Rumah sakit-rumah sakit rujukan utama di Jakarta saja kewalahan menangani pasien yang tiada henti masuk sementara laju jumlah pasien yang sembuh cukup lambat.

Halaman Selanjutnya

Jika kebijakan mudik yang tegas tak segera diputuskan, sementara Ramadhan sudah menjelang, gelombang mudik tidak dapat dicegah lagi. Itu artinya, Mulyono memperingatkan, semua aparat pemerintah daerah harus siaga penuh untuk menangani para pemudik yang berpotensi membawa oleh-oleh virus corona. “Kalau [pemudik] sudah sampai di wilayah masing-masing,” katanya, “maka tanggung jawab itu akan bergeser ke pemerintah daerah."