Kesempatan dalam Kesempitan Kartu Pra Kerja kala Corona

Presiden Joko Widodo menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Program Kartu Pra Kerja? yang diluncurkan pemerintah ternyata tak seindah disampaikan Presiden Joko Widodo . Program yang dirancang untuk korban pemutusan hubungan kerja, pengangguran, atau para pencari kerja yang terdampak wabah virus corona covid-19 itu belakangan ketahuan coreng-moreng.

img_title Sebelum Mundur dari Wapres, Doli Kurnia sebut Gibran Ajukan Beberapa Syarat: Teori Deep State

Macam-macam masalahnya. Mulai dari urusan teknis laman untuk pendaftaran secara daring (online) yang kerap eror dan sulit diakses. Uang insentif yang tak seberapa, kewajiban mengikuti pelatihan padahal yang dibutuhkan uang tunai untuk menyambung hidup, sampai dugaan kongkalikong staf khusus Presiden yang terlibat sebagai salah satu mitra program itu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Program itu dinilai hanya cocok dalam kondisi normal karena diorientasikan untuk memberdayakan jutaan pemuda yang terkategori usia produktif. Sekarang situasinya abnormal. Bukan hanya 2,8 juta pekerja formal yang di-PHK atau dirumahkan (data Kementerian Ketenagakerjaan 13 April 2020), tapi juga jutaan pekerja informal lainnya yang mendadak kehilangan mata pencaharian akibat pagebluk covid-19.

img_title Eks Anggota BIN sebut Tentakel Geng Solo Masih 70 Persen di Pemerintahan, Ingatkan Prabowo Agar Tidak Terjebak

Aroma Kongkalikong

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk program Kartu Pra Kerja itu terdengar cukup besar. Tetapi, uang sebesar itu sebenarnya dibagi-bagi untuk 5,6 juta peserta se-Indonesia, yang berarti Rp3,55 juta per orang/peserta selama empat bulan: April, Mei, Juni, Juli.

img_title Sederet Analisa Pakar UGM soal Kondisi Politik Usai Gibran Mundur, Singgung Hubungan Prabowo-Jokowi

Uang tiga setengah juta rupiah itu juga tidak diberikan dalam bentuk utuh, melainkan dibagi-bagi lagi, dengan rincian: Rp1 juta untuk membeli aneka program pelatihan di platform digital mitra Kartu Pra Kerja, Rp600 ribu per bulan selama empat bulan sebagai insentif, dan biaya survei kebekerjaan Rp50 ribu sebanyak tiga kali.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bagian pertama insentif itu belakangan disorot karena program pelatihan secara daring harus melalui delapan platform digital yang ditunjuk oleh pemerintah, yakni Skill Academy, Tokopedia, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker. Ringkasnya, uang insentif Rp1 juta milik peserta harus dibelanjakan untuk membeli program pelatihan kerja secara online di kedelapan platform itu. Artinya, ada Rp5,6 triliun yang akan mengalir ke perusahaan-perusahaan penyedia jasa pelatihan.

Kalau ada delapan platform yang ditunjuk untuk menyediakan jasa pelatihan itu, seorang politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menghitung, berarti masing-masing perusahaan aplikator bakal menerima Rp700 miliar. Masalahnya, tak ada lelang tender atau sayembara untuk menentukan kedelapan aplikator itu sebagai mitra.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut