Maju-mundur Aturan Mudik Bikin Senewen
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA – Pemerintah akan mengoreksi lagi kebijakannya yang membolehkan masyarakat untuk mudik saat libur lebaran Idul Fitri 2020 meski dipandang berisiko meningkatkan potensi penularan wabah virus corona. Kementerian Perhubungan membuka wacana bahwa ada kemungkinan mudik dilarang.
Keputusan akhirnya belum ditetapkan karena pemerintah masih mengkaji dampak baik dan buruknya. Namun yang pasti opsi untuk melarang atau membolehkan mudik masih dinamis alias dapat berubah setiap saat. Bisa saja tegas dilarang atau justru dibolehkan. Bisa pula sekadar imbauan.
Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan bahwa pemerintah akan melarang mudik. Dia bahkan telah memerintahkan aparaturnya untuk menyiapkan skema-skema seandainya nanti pemerintah memutuskan melarang mudik. Padahal Luhut pula sebelumnya yang mengklarifikasi kesimpang-siuran informasi dengan mengklaim bahwa pemerintah telah memutuskan tidak melarang mudik.
Kebijakan absurd
Kebijakan untuk melarang atau membolehkan mudik bagi para perantau di Jakarta dan kota-kota besar lainnya berubah-ubah sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya. "Demi keselamatan bersama,” katanya di Istana Bogor pada 30 Maret, “saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah.”
Empat hari kemudian, dalam hari yang sama, dua pejabat utama di lingkaran Presiden saling meralat. Mulanya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyatakan pemerintah membolehkan mudik meski setiap orang yang pulang kampung otomatis berstatus orang dalam pemantauan dan wajib diperiksa kesehatannya. Fadjroel meralat pernyataannya sendiri beberapa jam kemudian dan menganjurkan agar masyarakat tidak mudik.
Pernyataan pers Fadjroel rupanya dianggap kurang tepat oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno sehingga dia merasa perlu mengoreksinya. "Yang benar adalah: pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik.” Sebagai gantinya, katanya, pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Bantuan sosial itu merupakan kompensasi bagi mereka yang taat tidak mudik namun bertahan di Jakarta tanpa pekerjaan dan penghasilan gara-gara pembatasan aktivitas sosial.
Ralat-meralat pernyataan yang membikin publik senewen karena kebijakan absurd itu akhirnya dipungkasi oleh Luhut Pandjaitan. Pemerintah, katanya, menyadari percuma juga melarang mudik karena orang-orang akan tetap mudik. Toh, waktu itu puluhan ribu orang sudah cabut dari Ibu Kota ke daerah-daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
