Relaksasi PSBB: Inovasi atau Frustrasi?
- ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Jokowi sampai mengapresiasi pemerintah daerah yang mencoba langkah-langkah alternatif, tanpa harus menerapkan PSBB yang ketat dan masif. “Karena memang ada inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing.”
Gugus Tugas sudah menyusun skema kasar untuk mengizinkan pelonggaran PSBB. Kebijakan itu, secara umum, harus selaras situasi dan kondisi riil di daerah masing-masing. Jika pertumbuhan kasus kejangkitan Covid-19 memperlihatkan tren menurun secara stabil, pemerintah pusat akan mempertimbangkan untuk relaksasi. Sebaliknya, kalau trennya masih tinggi, apalagi kalau tingkat kepatuhan masyarakatnya rendah, tidak akan diizinkan untuk dibikin kendor.
Pemerintah pusat juga mengantisipasi perbedaan persepsi dengan pemerintah daerah yang berkemungkinan mengakibatkan kerja sama tak kompak. Bukan kasus langka kalau pemerintah daerah yang tak cocok dengan keputusan pemerintah pusat atau sebaliknya.
Frustrasi
Argumentasi pemerintah sejalan dengan kenyataan sebagaimana terungkap dalam hasil studi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA. Di 18 daerah yang menerapkan PSBB, menurut riset itu, sejauh ini belum maksimal menekan laju penularan corona. Bahkan tidak ada efek bagus, yaitu efek yang secara grafik menunjukkan penurunan sangat drastis kasus baru.
Penyebabnya, menurut LSI, masing-masing pemerintah daerah yang menerapkan PSBB ternyata tidak disiplin memberlakukan pembatasan, terutama pada empat kegiatan, yakni kegiatan agama, kegiatan di tempat/fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan transportasi umum.
Beragam kritikan atas pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah sebenarnya mulai mengemuka sejak kebijakan itu diuji coba di DKI Jakarta kemudian menyusul Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Raya. Umumnya dipandang tak efektif karena seolah diterapkan setengah-setengah. Pola pembatasan yang berskala menyeluruh juga cenderung membikin frustrasi karena berlarut-larut dan tak ada kepastian waktu berakhirnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dedi Mulyadi malah menyarankan agar PSBB dihentikan saja karena jelas-jelas tidak efektif. Dia menilai, justru pemerintah yang membuat PSBB tak efektif, misal, melonggarkan operasional transportasi publik maupun kendaraan pribadi sehingga orang-orang masih bisa leluasa bepergian.
Mantan bupati Purwakarta itu mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa. Dengan konsep itu, di setiap desa disediakan tempat karantina, pos penjagaan, dan perlengkapan lain sebagai pendukung. Masyarakat desa dikenal mandiri dan guyub sehingga akan lebih efektif dalam pengendalian Covid-19 jika mereka diberi kewenangan untuk mengaturnya. Masyarakat desa juga akan saling menjaga agar terhindar dari corona.