Sengketa Lahan Picu Bentrok TNI-Warga Kebumen

Pasukan TNI
Pasukan TNI
Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto

VIVAnews - Aksi blokade akses tempat latihan militer telah memicu bentrokan fisik antara sejumlah anggota TNI AD dengan warga Pantai Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu siang, 16 April 2011.

Akibat bentrok itu, sejumlah warga Urut Sewu, Desa Sentrojenar terluka, dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kebumen. Dari 10 orang dirawat di Bangsal Teratai RSUD Kebumen, tujuh mengalami luka tembak terkena peluru karet. Tiga lainnya menderita luka-luka lebam karena pukulan.

Penyebab bentrokan masih diselidiki Polisi Militer Kodam (Pomdam) IV Diponegoro dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. "Panglima meminta Pomdam IV Diponegoro mengusut asal muasal terjadinya bentrokan anggota TNI dan warga," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV Diponegoro, Letkol Zaenal Mutaqin, saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Minggu 17 April 2011.

Pomdam sudah terjun ke lokasi bentrokan meminta keterangan dari warga yang menjadi korban penganiayaan, dan korban luka tembak. "Kita juga bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah dan jajarannya," kata Zaenal.

Polda Jawa Tengah mengirimkan satu Satuan Setingkat Kompi/SSK atau 100 personil untuk membantu mengamankan sitausi pasca bentrokan itu. "Untuk membantu keamanan, dan mendinginkan suasana," kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Djihartono saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Minggu.

Satuan tersebut, menurut Djihartono, terdiri dari gabungan pasukan Brigade Mobil, reserse, intelijen, dan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam. "Ada juga dari pihak Pemda dan Satpol PP," ujarnya.

Sementara itu, Kapendam IV Diponegoro mengatakan bentrok TNI dan warga itu disinyalir akibat ulah provokator yang memancing warga memblokade jalan masuk ke kawasan Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD di Pantai Urut Sewu.

Warga juga membawa berbagai senjata tajam seperti pedang, clurit, dan bambu runcing. "Bahkan, warga membakar gapura, dan gudang amunisi di Dislitbang TNI AD," ujar Zaenal.

Padahal sebelumnya, kata  Zaenal, telah ada kesepakatan dengan warga, bahwa TNI sementara tak akan berlatih tempur di desa itu. "Kita sudah melakukan pertemuan dengan para tokoh dan warga, tapi mereka menolak ada latihan militer di Desa Sentrojenar. Terutama untuk ujicoba meriam dari Korea. Ya, akhirnya sepakat kita batalkan dan tidak melakukannya," ujarnya.

Bahkan, dia menambahkan, ujicoba meriam dari Korea dipindahkan ke Lumajang, Jawa Timur dan latihan militer digelar di Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah, yang berjarak enam kilometer dari Desa Sentrojenar.

Penolakan warga atas latihan militer TNI AD di Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah, kata Zaenal bermula dari klaim warga atas lahan latihan tempur TNI di sana.

Padahal sejak 1949, juru bicara Kodam Diponegoro itu menambahkan, TNI telah memakai lahan itu untuk latihan. TNI juga membolehkan masyarakat Pantai Urut Sewu menggarap tanah itu. "Jadi, selain untuk latihan militer pada 1949, TNI mengizinkan warga menanam palawija atau apapun di lahan tersebut," kata Zaenal.

Menurut Zaenal, warga sudah turun menurun menggarap lahan yang sampai saat ini dipakai untuk latihan militer, khususnya ujicoba senjata berat. "Lucunya, sejak 1949 sampai sebelum terjadinya bentrok Sabtu kemarin, tidak pernah ada penolakan atau masalah," ujarnya.

Warga, kata Zaenal, sebetulnya paham lahan itu bukan milik mereka, dan hanya dipakai sebagai tanah garapan. "Panglima sudah menantang, siapa pun warga yang punya bukti surat kepemilikan tanah itu silakan kemukakan," ujar Zaenal.

Sedangkan pihak TNI, kata Zaenal, memiliki surat penyerahan dari KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia-Belanda atas lahan tersebut. "Jadi, ini adalah tanah negara yang diatasnamakan TNI AD," ujarnya.

Sengketa lahan latihan militer

Pada kesempatan lain, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mencatat, peristiwa bentrok warga di Kebumen adalah cermin semrawutnya sengketa agraria antara warga dengan negara beserta aparaturnya.