- AP Photo/Petros Karadjias
VIVAnews - Pasukan kemanan Suriah menembaki proses pemakaman yang dihadiri puluhan ribu orang, Sabtu, 23 April 2011, satu hari setelah insiden berdarah dalam pemberontakan terhadap Presiden Bashar al-Assad.
Menurut Associated Press, penembakan itu menambah jumlah korban tewas menjadi 120 orang dalam dua hari terakhir. Kerusuhan bermula Jumat, 22 April 2011, pekan lalu, saat pasukan keamanan melepas tembakan dan gas air mata untuk membendung laju para demonstran anti rezim Presiden Assad di sejumlah kota.
Menurut kantor berita Associated Press (AP), sedikitnya 75 orang tewas. Lembaga Amnesty International juga mengungkapkan bahwa diantara korban tewas terdapat seorang pria berusia 70 tahun dan dua anak, masing-masing berumur 7 dan 10 tahun.
Namun, angka terus bertambah karena pihak keamanan mengantisipasi adanya serangkaian kekerasan pada saat penguburan kerabat mereka yang tewas.
Jumlah korban yang tewas pada kerusuhan Jumat dan Sabtu pekan lalu jauh lebih banyak dibanding jumlah yang terjadi pada aksi protes 8 April lalu, yang menewaskan 37 orang.
Hal ini menunjukkan rezim Assad masih kesulitan membendung gelombang aksi demonstrasi di negeri mereka. Bahkan dalam lima pekan terakhir, jumlah korban tewas dalam aksi demonstrasi ini mencapai 300 orang.
Menyusul insiden tersebut, dua orang anggota parlemen dan pemimpin agama mundur memprotes tindak kekerasan itu. Anggota legislatif itu yaitu Nasser Hariri dan Khalil Rifai yang berasal dari daerah Daraa.
Sedangkan pemimpin agama yang mundur yaitu Syaikh Abdul Rahim Rizq, ulama yang juga berasal dari Daraa."Saya tidak dapat mentolerir darah anak kami dan anak tidak bersalah menjadi korban" ujar Syeikh Abdul Rahim Rizq seusai mengundurkan diri.
Keduanya berasal dari darah Daraa, yang menjadi pusat gerakan protes setelah sekelompok remaja ditangkap pada saat mencoret coret grafiti anti rezim pemerintah pertengahan Maret lalu. Sejak saat itu, protes terus berlangsung dan banyak warga mendesak kejatuhan Assad. Setiap Jumat, semakin banyak orang di kota dari pelosok negeri turun ke jalan, meski dibayang-bayangi aparat keamanan dan orang bersenjata pro pemerintah yang dikenal sebagai 'shabiha'
Insiden itu menuai kecaman dari beberapa negara seperti Amerika dan Inggris. Presiden AS Barack Obama mengatakan aksi kekerasan itu harus dihentikan sekarang juga.
"AS mengecam kekerasan dari pemerintah Suriah kepada para demonstran. Kekerasan yang keji untuk menghentikan aksi protes harus dihentikan sekarang juga," kata Obama.
Obama menilai, langkah Suriah yang baru-baru ini mencabut Undang-undang Keadaan Darurat dan membolehkan warga melakukan demonstrasi secara damai merupakan itikad yang tidak serius. Penembakan itu menjadi bukti ketidakseriusan Suriah dalam melakukan perubahan yang mereka janjikan.
Kecaman serupa juga datang dari Inggris. Menteri Luar Negeri William Hague menilai insiden pada akhir pekan lalu merupakan pembunuhan yang dilakukan pasukan keamanan Suriah atas para demonstran.
"Saya menyerukan pasukan keamanan Suriah untuk menahan diri ketimbang melakukan represi. Pemerintah Suriah juga harus menghormati hak-hak rakyatnya untuk melakukan protes damai," kata Hague.
Sebelumnya pemerintah Suriah mencabut Undang-undang (UU) Keadaan Darurat, yang selama ini menjadi salah satu penyebab keresahan di negara Arab itu. Namun, para pemrotes menganggap skeptis langkah pemerintah itu, karena dianggap sebagai muslihat dari rezim berkuasa untuk meredakan gelombang protes sejak awal tahun ini.
Kantor berita Suriah, SANA, mengungkapkan bahwa pemerintah juga meniadakan Mahkamah Keamanan Negara. Mahkamah itu selama ini mengadili para tahanan politik. Pemerintah juga menyetujui undang-undang baru yang menjamin hak-hak bagi warga sipil untuk menggelar demonstrasi damai.
Menurut seorang pengacara yang dikutip stasiun berita Al Jazeera, Presiden Assad belum menandatangani keputusan pencabutan UU Keadaan Darurat, Diterapkan selama 48 tahun, UU itu membuat pemerintah bebas mengintai dan memenjarakan siapa saja tanpa melalui pengadilan. Dengan memakai UU Keadaaan Darurat, rezim Partai Baath selalu mengancam para oposan dan aktivis politik.
Dalam tiga bulan terakhir, para pemrotes menyerukan reformasi politik dan mendesak pemerintah memerangi korupsi. Suriah berada dalam keadaan darurat sejak Partai Baath berkuasa pada 1963.
Rezim itu melarang kelompok oposisi dan membatasi kebebasan ekonomi. Sejak memerintah pada Juli 2000, menggantikan ayahnya yang wafat, Presiden Assad mencabut sejumlah pembatasan bagi sektor swasta. Namun, dia belum memenuhi tuntutan untuk mengakhiri pemberlakukan undang-undang keadaan darurat.
Timur Tengah Memanas, Australia Peringatkan Warganya Segera Tinggalkan Israel
Kementerian Luar Negeri Australia memperingatkan bahwa situasi keamanan dapat memburuk dengan cepat, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
