Kerusuhan di KJRI Jeddah dan Para TKI yang Khawatir
- Migrant Care
VIVAnews - Akhir pekan lalu merupakan masa yang melelahkan sekaligus menegangkan bagi para warga Indonesia di Kota Jeddah, Arab Saudi. Para staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah harus memproses dokumen imigrasi untuk ribuan warga yang bermasalah, sementara belasan ribu WNI berebut antrean di luar kompleks KJRI.
Ketegangan mencapai puncaknya pada Minggu, 9 Juni 2013. Massa sudah begitu ramai dan menjadi tidak tertib setelah berhari-hari menunggu proses pengurusan dokumen yang memakan waktu di KJRI Jeddah.
Suasana jadi tidak terkendali. Antrean sudah begitu panjang, massa saling dorong dan beberapa orang mulai melempar batu dan botol air kemasan, bahkan ada pula yang mulai membakar botol, kayu, dan sampah di depan KJRI.
Juru bicara kepolisian Jeddah, Nawaf al-Booq, seperti dikutip kantor berita Reuters, mengungkapkan kericuhan mulai terjadi setelah massa berbondong-bondong masuk ke kompleks KJRI. Ini yang membuat suasana menjadi tidak terkendali.
Pihak keamanan bersama para staf KJRI berhasil meredakan situasi. Api yang berkobar di depan kompleks KJRI tidak sampai melalap gedung. Namun kericuhan itu menewaskan sedikitnya seorang warga Indonesia. Dia Marwah binti Hasan (55 tahun), yang berasal dari Bangkalan, Madura, diduga dehidrasi ketika terdesak ribuan orang yang mengantre di depan gedung KJRI.
Suasana jadi mencekam setelah api yang dibakar orang-orang yang tidak bertanggungjawab menimbulkan asap tebal yang membumbung tinggi. Insiden ini direkam oleh media massa setempat, termasuk stasiun televisi internasional al-Jazeera, dan juga masuk ke laman YouTube, setelah tayangannya diunggah oleh perekam video amatir.
Massa yang gelisah ini adalah para tenaga kerja Indonesia yang khawatir akan ditangkap dan dipulangkan paksa oleh aparat berwenang Arab Saudi karena status keimigrasian mereka, baik yang izin tinggalnya di Saudi sudah habis (overstayer) maupun yang berstatus pekerja ilegal. Ini terkait dengan pengumuman pemerintah Saudi pada 10 April lalu, yang memberlakukan amnesti/pemutihan bagi seluruh warga asing di Arab Saudi yang berstatus ilegal hingga 3 Juli 2013.
Â
Melalui kebijakan itu, ungkap keterangan Kementerian Luar Negeri RI, seluruh warga asing overstayers, termasuk tenaga kerja yang ilegal (undocumented) dimungkinkan pulang ke negara masing-masing secara mandiri tanpa harus membayar denda dan menjalani hukuman penjara atas pelanggaran terhadap peraturan izin tinggal dan izin kerja. Di samping itu, pemerintah Arab Saudi juga memberikan kesempatan kepada warga asing yang datang ke negara itu dengan visa Umroh atau Haji sebelum tanggal 3 Juli 2008 dan melanggar izin tinggal untuk bekerja secara legal setelah memenuhi persyaratan tertentu.
Menurut kantor berita Reuters, ini merupakan cara pemerintah Saudi dalam menindak para warga asing yang ketahuan bekerja ilegal di kerajaan itu. Langkah tersebut juga bagian dari kebijakan pemerintah Saudi, yang kini tengah memprioritaskan warga sendiri untuk mendapat pekerjaan di sektor swasta.
Itulah sebabnya, selama masa amnesti itu, para pekerja Indonesia yang masih berstatus ilegal diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan di KJRI Jeddah. Namun, jumlah mereka begitu banyak dan sulit ditertibkan. Apalagi sebagian dari mereka sempat termakan isu bahwa Jumat kemarin, 7 Juni 2013, merupakan masa akhir pengurusan dokumen di KJRI.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia dari Kementerian Luar Negeri RI, Tatang Razak, menyaksikan langsung ketegangan itu. Dalam keterangan tertulis, dia menceritakan kronologinya kepada VIVAnews. Kerusuhan, menurut Tatang, terjadi karena jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ingin mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) membludak dua kali lipat dibanding hari biasa.
Menurut Tatang, yang tengah berada di Jeddah, kemampuan KJRI untuk melayani TKI per harinya hanya sekitar enam ribu orang saja. Hal itu disampaikan Tatang kepada VIVAnews, Senin 10 Juni 2013. Tatang mengaku dia dan tim perbantuan Kemlu RI sudah turun ke lapangan sejak hari Jumat kemarin.
"Pelayanan terhadap WNI yang ovestayers pada tanggal 8 Juni, kami layani hingga pukul 3 dini hari. Namun saat itu jumlah WNI yang datang sebanyak lebih dari 12 ribu orang," kata Tatang, yang datang ke KJRI Jeddah bersama tim dari Kemlu RI sejak Jumat pekan lalu untuk membantu proses pengurusan dokumen para WNI yang overstayers.Â
Membludaknya jumlah warga yang datang saat itu, ungkap Tatang, benar-benar di luar kemampuan layanan KJRI. Tatang mengatakan tim KJRI saat itu hanya mampu menangani sekitar 6000 orang saja, sedangkan sisanya dihimbau untuk datang kembali esok hari.
Termakan Isu
Tidak terima dengan pengumuman itu, kemudian para TKI mulai bersikap tidak teratur. Selain itu ditambah beredarnya isu bahwa hari Jumat kemarin merupakan hari terakhir pengurusan SPLP membuat para TKI yang datang memenuhi depan gedung KJRI semakin panik.
"Ketika pintu gerbang dibuka, sejumlah WNI tidak tertib dan terjadi desak-desakan. Akibatnya mereka saling serobot dan menyebabkan satu orang tewas," kata Tatang.
Selain itu juga terdapat satu orang yang dilaporkan dalam keadaan kritis sementara ratusan TKI lainnya mengalami pingsan. Pihak KJRI kemudian berusaha menenangkan kerumunan KJRI dengan meminjam alat pengeras suara dari mobil polisi.
Namun cara itu tidak mempan. Gerombolan para TKI semakin tidak terkendali dan masih memaksa masuk ke dalam gedung KJRI.
"Sejumlah WNI bahkan ada yang sampai memanjat tembok untuk memaksa masuk ke dalam dan membuka pintu. Namun kami dengan beberapa staf KJRI dan masyarakat yang ada di dalam mencoba menghalau," kata Tatang.
Selain mencoba menerobos masuk, para TKI ikut melempari gedung KJRI dengan beberapa benda tumpul. Suasana baik di dalam maupun di luar gedung KJRI semakin mencekam.
"Pintu besi hampir dapat ditembus oleh mereka dan kami sempat mengevakuasi orang-orang dan barang-barang berharga. Untungnya kekuatan keamanan dan pemadam kebakaran sempat datang sehingga kerumunan massa akhirnya dapat dihalau," kata Tatang.
Akibat aksi desak-desakan itu, seorang staf KJRI bernama Mustafa terpaksa harus dilarikan ke RS. Saat kejadian dia sempat dipukuli oleh sekelompok orang dan saat ini masih dirawat di ruang ICU.
Menurut Tatang situasi di KJRI saat ini sudah kembali kondusif dan terkendali. Untuk mencegah kejadian serupa terjadi, pihak KJRI mengerahkan sekitar 100 polisi untuk mengamankan pelayanan SPLP.
"Kami baru saja selesai melakukan pertemuan dengan pihak Kemlu dan Kepala Polisi setempat. Disepakati hari ini akan dibuka pelayanan penyerahan 5.000 dokumen," ujarnya. Total hingga saat ini KJRI Jeddah telah melayani sekitar 48.260 aplikasi SPLP. Diperkirakan Tatang jumlah ini akan semakin bertambah dan tidak dapat dipastikan angkanya.
Pejabat KJRI Jeddah, Sunarko, menilai bahwa insiden pada hari Minggu itu dipicu kekhawatiran massa, bahwa akhir masa amnesti semakin mendekat. Sementara yang datang jumlahnya semakin berlipat-lipat sehingga tidak semuanya dapat kita tampung.
"Ada 12.000 orang. Bayangkan ada antrian berkilo-kilo kalau tertib. Sebagian besar WNI itu kan tidak mengerti proses aplikasi, kemudian baca tulis sehingga hanya ikut-ikut. Mereka jadi mudah terprovokasi. Walaupun misalnya KJRI sudah memberikan sosialisasi dengan menempel pengumuman, berkeliling menggunakan pengeras suara untuk menginformasikan tapi tetap saja masih ada yang belum mengerti," kata Sunarko saat dihubungi VIVAnews.
Undang Kritik
Menurut Sunarko, sehari setelah kerusuhan, proses pengurusan dokumen yang berlangsung hari Senin ini di gedung KJRI berjalan dengan tertib dan teratur. Kemlu RI pun mengimbau kepada seluruh WNI yang berada di Arab Saudi dan ingin memanfaatkan kebijakan amnesti agar tetap tenang dan mengikuti proses registrasi secara tertib demi kelancaran bersama. Pelayanan kekonsuleran di KJRI Jeddah dibuka setiap hari Sabtu hingga Kamis pukul 16.00 waktu setempat hingga dini hari.
Namun insiden Minggu kemarin itu telah mengundang kritik dari tanah air. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rieke Dyah Pitaloka, menyoroti masih kurangnya fasilitas pemerintah RI dalam memberi pelayanan imigrasi dan kekonsuleran bagi para WNI di Arab Saudi.
Menurut dia, pemerintah harus segera membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah. Selama ini, KJRI Jeddah didatangi para TKI tidak hanya dari Jeddah, namun dari wilayah lain seperti dari Mekah, Madinah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk, Jizan.
"KJRI Jeddah hanya buka 12 loket. Petugas yang melayani hanya 200 orang. KJRI hanya memberikan pelayanan pada hari Rabu. Padahal banyak TKI overstayer yang sebetulnya ingin pulang ke tanah air dengan jumlah ratusan ribu. KJRI hanya sanggup memulangkan 200 orang TKI per minggu hingga kini," kata Rieke di Gedung DPR.
Politisi PDIP ini memperkirakan ratusan ribu orang tidak dapat mengakses kesempatan amnesti Raja Arab Saudi. Ia khawatir keselamatan para TKI yang akan segera dihukum pemerintah Arab Saudi bila tidak segera melengkapi paspor mereka.
Maka dia meminta pemerintah RI melobi Arab Saudi agar memperpanjang waktu amnesti bagi tenaga kerja Indonesia di Arab yang masa tinggalnya telah lewat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz, meminta Menteri Tenaga Kerja harus menambah jumlah loket dan staf yang melayani kebutuhan para TKI di KJRI Jeddah. "Seharusnya sejak lama pemerintah berfikir membuka pelayanan di dekat kantong-kantong para TKI, sehingga tidak perlu ada korban jiwa," kata Irgan. (eh)
Mengenal Sosok Nino Fernandez, dari VJ MTV hingga Kini Jadi Suami Steffi Zamora
Mengenal sosok Nino Fernandez, aktor berdarah Jerman-Indonesia yang berkarier sebagai VJ, presenter hingga produser dan kini menjalani kehidupan bersama Steffi Zamora.
