Janji dan Realisasi Jokowi Atasi Banjir Jakarta

Pantau Luapan Kali Cipinang, Jokowi Bagikan Buku Tulis
Pantau Luapan Kali Cipinang, Jokowi Bagikan Buku Tulis
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVAnews - Lebih dari sepekan, banjir mengepung Ibu Kota. Masalah klasik ini lagi-lagi membuat panik warga, banyak akses di beberapa wilayah terputus. Tidak hanya perkampungan, pemukiman elit juga tak luput dari terjangan banjir.

Guyuran hujan dengan intensitas sedang dan lebat terjadi hampir sepanjang hari di Jabodetabek, terutama tiga hari belakangan ini.

Jalan-jalan utama banyak tergenang bahkan amblas, ratusan warga terisolir dan jumlah pengungsi pun terus meningkat. Baca juga: Kerugian Banjir Capai Puluhan Miliar Setiap Hari

Data sementara dari Pusdalops BPBD DKI Jakarta, banjir di Jakarta merendam setidaknya 564 RT, 349 RW di 74 kelurahan dari 30 kecamatan. Terdapat 30.784 jiwa mengungsi di 140 titik pengungsian. Sebanyak 48.263 jiwa (10.520 keluarga) terdampak langsung dari banjir.

Adapun korban jiwa akibat banjir Jakarta sejak 14-17 Januari 2014 ada tujuh orang. Lima orang terkait langsung dengan banjir seperti tenggelam, terseret arus hingga tersengat aliran listrik di rumahnya yang terkena banjir. Sedangkan sisinya karena sakit sebelumnya.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dilansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga Senin besok hujan deras akan terjadi di Jakarta, khususnya malam hari.

Menurut Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Mulyono Prabowo intensitas hujan di Jakarta akan cenderung menurun di awal Maret. Akhir Januari sampai awal Februari masih masa puncak musim hujan.

Itu artinya kondisi Jakarta dikepung banjir akan berpotensi berlangsung lama, bahkan terulang dan lebih parah lagi.

Pemprov DKI Jakarta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung menggelar rapat mengenai situasi terakhir tentang banjir di DKI Jakarta.

Tujuannya untuk mempersiapkan perubahan dari situasi siaga darurat menjadi tanggap darurat. Menurut Wiriyatmoko, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Jakarta, situasi banjir yang hampir sama dengan tahun lalu, yaitu sebanyak 17 persen wilayah DKI yang terendam banjir.

Dia menjelaskan, untuk merubah status menjadi tanggap darurat harus memenuhi syarat bahwa banjir sudah mengganggu perekonomian DKI Jakarta.

"Syarat itu sudah dapat dilihat dari Stasiun Tanah Abang yang tenggelam dan BMKG yang menyatakan curah hujan akan semakin tinggi dalam beberapa hari ke depan," kata Wiriyatmoko.

Untuk status siaga darurat pada saat ini anggarannya masih mendapat bantuan dari BNPB. Tapi, apabila berubah menjadi tanggap darurat maka anggarannya harus dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Besok akan kita rapatkan dengan Pak Gubernur untuk menentukan perubahan status ini. Kami tidak mau ada warga korban banjir Jakarta yang meminta uang di pinggir jalan," tambahnya.

Disuntik Rp50 Miliar

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk menanggulangi bencana alam di setiap daerah.

Tetapi setengah anggaran itu diprioritaskan untuk banjir Jakarta, sedangkan sisanya dibagi untuk musibah banjir bandang yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara dan meletusnya Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

Kepala BNPB, Syamsul Maarif mengatakan dana yang dialokasikan BNPB sebesar Rp50 miliar telah diberikan kepada Pemda DKI Jakarta. Jumlah sebesar itu diberikan dengan alasan DKI Jakarta merupakan Ibu Kota negara Indonesia.

Syamsul menambahkan, wilayah yang kerap dilanda bencana banjir jadi pertimbangan pihaknya. Meski daerah tersebut telah memiliki anggaran sendiri.

"Wilayah DKI Jakarta yang masuk dalam peta rawan bencana BNPB. Kendati Pemda DKI Jakarta sudah memiliki anggaran khusus untuk menghadapi bencana alam di wilayahnya," katanya.

Janji dan realisasi

Sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta, Joko Widodo mulai dibuat pusing dengan masalah banjir. Dengan kondisi seperti sekarang ini, Jokowi--begitu dia disapa--meminta masyarakat bersabar.

Penanggulangan banjir tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, kata mantan Wali Kota Solo ini, Jakarta tidak mungkin bisa beres dari banjir dalam tempo 1-2 tahun. "Waktu segitu cuma cukup buat keruk sungai," kata dia.

Setelah terpilih dan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Oktober 2012, Jokowi dan wakilnya Basuki T Purnama atau Ahok menjadikan banjir sebagai salah satu masalah yang akan dicarikan solusinya.

Jokowi saat itu mengungkapkan sejumlah "jurus" untuk bisa mengatasi masalah yang belum satupun sukses dilakukan Gubernur DKI.

Pertama, Jokowi-Ahok mengusulkan pembangunan normalisasi sungai di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan anggaran Rp250 miliar untuk program ini.

Tapi dalam perjalanannya, upaya itu menemui hambatan. Pembebasan lahan diklaim Jokowi jadi faktor utama tertundanya normalisasi di beberapa sungai.

"Target penyelesaiannya beda-beda, ada yang dua tahun maupun satu tahun, semuanya butuh proses," kata Jokowi.

Pada saat kampanye, Jokowi-Ahok janji membangun folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan kelurahan. Juga membeli daerah tangkapan air seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.

Saat ini folder atau waduk tempat serapan air belum dibangun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya merevitalisasi atau membenahi waduk yang sudah tidak terawat. Selama satu tahun mereka menjabat, baru tiga waduk yang dibenahi yakni, Waduk Pluit, Waduk Ria Rio dan Waduk Tomang.

Dia juga mengusulkan pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Cimanggis. Hal itu dapat membantu mengurangi banjir di Jakarta. Tapi hingga saat ini belum ada kejelasan.

Janji lain Jokowi yakni melakukan pengerukan sampah di sungai, waduk, dan pintu air di seluruh wilayah Jakarta. Upaya itu memang terus dilakukan dengan mengerahkan ratusan unit eskavator.

Namun lagi-lagi banjir datang lebih cepat, sementara pengerukan dan pembuatan tanggul belum juga rampung. Jokowi kembali menegaskan mempercepat pengerjaan itu, tapi tetap akan menunggu cuaca kering.

Kemudian mengusulkan pembangunan sistem pompa air di Jakarta Utara, di antaranya di Muara Baru dan Ancol, pembangunan sumur resapan dengan kedalaman 4 sampai 200 meter, dan merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.

Ada juga usalan membuat terowongan multifungsi (deep tunnel). Untuk rute deep tunnel ini didesain melewati Jalan MT Haryono hingga Pluit. Tapi belakangan, proyek ini ditolak pemerintah pusat.

Kementerian PU, melalui riset Ditjen Pengairan menilai proyek ini tidak efisien. Selain kecilnya debit air yang dialirkan, proyek ini butuh dana besar untuk realisasinya.

Masih ada empat tahun lagi masa kinerja Jokowi-Ahok. Janji mereka mengatasi banjir pun akan terus ditagih warga Ibu Kota. (sj)