Debat Capres Kedua, Janji Siapa Paling Realistis?
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ring bertarung bagi dua calon presiden kembali disiapkan untuk kali kedua. Bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Debat Capres 2014 akan digelar Minggu 15 Juni mendatang.
Debat Capres 2014 seri kedua itu akan dipandu Ahmad Erani Yustika, dia adalah dosen Universitas Brawijaya, Surabaya. Siapakah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan moderator itu dengan gemilang?
Debat ini diperkirakan akan berlangsung lebih seru dibanding Debat Capres pertama karena terkait dengan sejumlah program-program yang dijanjikan kedua pasangan capres-cawapres. Apakah janji-janji mereka itu realistis atau tidak, tentu pemirsa bisa melihat sendiri.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua lapisan masyarakat ikut mengkritisi kebijakan para capres dan bisa membandingkan mana yang lebih realistis dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. "Bukan retorika, mana yang terlalu tinggi disajikan sehingga rakyat bisa memilih dengan tepat," kata Presiden SBY, Jumat 13 Juni 2014.
Menurut SBY, ada empat hal yang penting dikritisi, yaitu urusan pertanggungjawaban keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran, dan fiskal sangat penting.
Oleh karena itu, dia ingin melihat bagaimana pemikiran-pemikiran calon presiden baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo tentang ekonomi bisa lebih digali. Termasuk bagaimana kebijakan yang akan mereka ambil jika terpilih nanti.
"Solusi-solusi apa yang ditawarkan manakala salah satu di antaranya mendapatkan amanat, dan mandat untuk menjalankan pemerintahan mendatang," kata dia.
Senada dengan Presiden SBY, ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, "Lebih baik para pasangan capres-cawapres ini memberikan janji dan program yang realistis dan bisa dilaksanakan lima tahun ke depan."
Dihubungi VIVAnews, Jumat 13 Juni 2014, Aviliani kemudian mencatat sejumlah isu yang kemungkinan kuat muncul dalam debat tersebut. Berikut daftarnya:
Kemiskinan
Apa yang bisa dilakukan para capres untuk mengentaskan kemiskinan ini jika mereka memang menang di Pemilihan Presiden 2014. "Kita berbicara soal 100 juta orang miskin dengan tingkat pendidikan di bawah sekolah dasar," kata dia.
Dengan kondisi seperti itu, Aviliani ragu program seperti sertifikasi orang miskin bisa berjalan. "Sertifikasi ini maksudnya kan upgrade. Tidak segampang itu," kata dia.
Untuk itu, isu ini menjadi paling menantang bagi para pasangan capres-cawapres di hari Minggu nanti. "Kita lihat apakah mereka punya program yang benar-benar realistis diterapkan dan bisa mengurangi angka kemiskinan ini."
Anggaran
Di bagian ini, Aviliani mengkritisi program-program yang ditawarkan para capres. Tak ada yang salah dengan semua program itu. "Pertanyaannya sumber fiskal darimana? Fiskal kita sangat terbatas," kata dosen Universitas Indonesia ini.
Dia menilai, pemerintahan mendatang harus bisa menemukan sumber-sumber pendanaan baru. Salah satu yang masih menjadi andalan penerimaan uang negara adalah pajak. Dari sektor ini, imbuhnya, pemerintah sebetulnya masih bisa memaksimalisasi.
Lebih lanjut Aviliani memperkirakan, jumlah pembayar pajak di Indonesia hanya sekitar 25 juta orang. "Sedangkan orang kaya di kita itu ada sekitar 50 juta orang. Nah, yang 25 juta ini kan tidak bayar pajak. Artinya, seberapa jauh pendapatan pajak ini merata," kata dia.
Sejauh ini dia menilai, para pasang capres belum menyebutkan secara gamblang bagaimana mereka meningkatkan pendapatan negara. "Kita lihat nanti di debat mereka menjawab hal ini tidak," kata dia.
Kemandirian dan stabilitas pangan
Di isu ini, Aviliani menekankan bagaimana caranya menjaga stabilitas harga pangan. Ide-ide untuk menjaga harga dan ketahanan pangan dari kedua pasang capres-cawapres akan diuji.
"Percuma pangan berlimpah, harganya mahal. Harga-harga pangan terus naik, tapi gaji tak naik-naik," kata dia.
Akhirnya, ini berujung pada kemampuan rumah tangga mencukupkan kebutuhan makan mereka sehari-hari. Jangan sampai anak-anak terpaksa ikut bekerja karena gaji kedua orangtua mereka tak lagi mencukupi untuk hidup. "Ini terkait inflasi juga," kata dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi pada Mei 2014, sebesar 0,16 persen. Inflasi terjadi, karena adanya kenaikan harga pada beberapa sektor.
Energi
Di isu ini, Aviliani memperkirakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan menjadi bahan diskusi yang panas. Sebab hingga saat ini, Pemerintah belum berani mengambil langkah tak populis: menghapus subsidi BBM yang membebani APBN itu.
"Selama ini subsidi BBM kan salah sasaran. Termasuk juga subsidi listrik," kata dia.
Dia menjabarkan, 40 persen subsidi BBM itu mengalir ke tangki mobil-mobil pribadi orang berduit. "Jika kita pakai angka subsidi Rp230 triliun, sekitar Rp90 triliun itu salah sasaran," kata dia.
Oleh karena itu, dia berharap kedua pasang capres-cawapres itu memiliki program yang bisa menyelesaikan masalah berlarut-larut tersebut. "Apakah akan menghapus subsidi ini atau mencari cara pembatasan BBM," kata dia.
Dia juga berharap dua pasang capres-cawapres itu juga punya cara jitu agar subsidi BBM dan listrik itu mengalir ke orang yang tepat. "Kalau menghapus subsidi, saya belum yakin capres ini mau ambil kebijakan itu. Tidak populer. Meski, subsidi BBM ini memang sangat memberatkan APBN."
