Menyoal Nihil Utang RI di IMF
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
Dia menjelaskan, iuran yang dipungut IMF dari negara anggota untuk alokasi SDR. Iuran yang dipungut, kata dia, menentukan berapa besar cadangan untuk memenuhi likuiditas moneter negara anggota, ketika dalam masa krisis.
"Saat ini, alokasi SDR dari IMF sebesar SDR 1,98 miliar atau setara dengan US$2,8 miliar," tuturnya.
Berdasarkan perhitungan standar akuntansi, alokasi SDR ini dicatat sebagai kewajiban pembiayaan luar negeri di BI. Selama tidak digunakan, SDR itu diperlakukan sebagai aset luar negeri BI.
"Jadi, saat SDR dialokasikan, itu tidak ada hubungannya dengan utang anggota kepada IMF," katanya.
Keanggotaan Indonesia di IMF
Meskipun Indonesia telah menyatakan bersih dari utang di IMF, keanggotaannya dalam Dana Moneter Internasional dinilai sudah tidak mendesak saat ini.
"Kerja sama bilateral yang telah dilakukan dengan beberapa negara, sudah dapat menggantikan peran IMF," ujar Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono kepada VIVA.co.id, Rabu 29 April 2015.
Tony mengungkapkan, keanggotaan Indonesia di IMF masih relevan hingga ada lembaga serupa yang rencananya didirikan oleh negara-negara Asia.
"Sebenarnya kita sudah punya exit line ya, kalau ada apa-apa. Kita bisa minta bantuan negara-negara Asia Timur, seperti China, Korea, dan Jepang untuk (misalnya) suntikan bailout sementara," ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Core Indonesia, Hendri Saparini, mengungkapkan hal senada. Pembiayaan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF masih diperlukan.
"Kita berharap tidak ada pembiayaan yang membutuhkan syarat," katanya.
Indonesia, kata dia, sudah punya cukup pengalaman dengan IMF yang jelas-jelas mendikte perekonomian Indonesia usai krisis. Bahkan, melebihi kewenangan dalam menambal likuiditas keuangan saat itu.
"Kalau bicara IMF, itu organisasi internasional, yang suatu waktu pada saat krisis, bisa menguatkan sektor moneter. Hanya, jangan sampai seperti 1998, mereka merambat ke sektor riil," tuturnya.
Kuncinya, menurut Hendri, ada di pemerintah saat ini. Bagaimana bisa menarik pinjaman sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada konflik kepentingan. "Pemerintah yang menentukan pinjamannya untuk apa," tutur Hendri. (art)
Kata JK soal Kementerian Desa Ajukan Utang ke Bank Dunia
Harus melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas, tak bisa langsung
