Golkar Agung Laksono Dibatalkan

Munas Partai Golkar 2014 di Nusa Dua Bali
Munas Partai Golkar 2014 di Nusa Dua Bali
Sumber :
  • Antara/Puspa Perwitasari

VIVA.co.id - Perselisihan dua kepengurusan Partai Golkar berakhir. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Senin 18 Mei 2015.

Majelis hakim pengadilan tingkat pertama itu memutuskan membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol, Jakarta, dengan Ketua Umum Agung Laksono. Artinya, kepengurusan kubu Agung Laksono batal demi hukum.

"Menyatakan eksepsi tergugat tak dapat diterima untuk seluruhnya. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan batal Surat Keputusan Menkumham. Mewajibkan tergugat mencabut pengesahan AD/ART dan komposisi personalia Partai Golkar," demikian amar putusan Pengadilan sebagaimana dibacakan Ketua Majelis Hakim, Teguh Satya Bhakti.

Selain membatalkan Surat Keputusan Menkumham, pengadilan juga memutuskan kepengurusan pusat Partai Golkar hasil Munas VIII di Pekanbaru, Riau, tahun 2009, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, masih berlaku.

Menurut hakim, putusan yang menyatakan kepengurusan hasil Munas Pekanbaru masih berlaku demi mengisi kekosongan, sebagai akibat objek putusan Menkumham yang dibatalkan. Putusan diberikan sebagai perlindungan hukum dan kemungkinan intervensi pemerintah.

Pengadilan, hakim menyatakan, tidak boleh membiarkan hak partai politik mengikuti agenda politik nasional dirampas oleh negara, terutama untuk mengikuti pilkada.

Majelis Hakim, yang meliputi hakim Teguh Satya Bhakti, Subur, dan Tri Cahya Indra Permana, mewajibkan tergugat, yakni Menkumham, menarik Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Hakim juga memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Agung Laksono membayar biaya perkara pengadilan. “Mewajibkan tergugat (Menkumham) dan tergugat intervensi (Agung Laksono) tanggung renteng biaya pengadilan Rp384.000.”