Bersih-bersih Lembaga Negara Tak Produktif

"Kalau PNS didistribusikan kembali formasi kepegawaiannya. Kalau non PNS mereka akan kita pikirkan untuk mendapakan uang pesangon atau apakah namanya," kata Yuddy.Dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menpan.go.id, Yuddy sudah melakukan safari ke sejumlah kantor LNS misalnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah-langkah untuk menyusun rekomendasi kepada Jokowi.Sepekan sebelumnya, Yuddy mengunjungi beberapa LNS, yakni Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Dewan Kelautan Indonesia, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Penataan LNS merupakan fokus dalam penataan kelembagaan kali ini, khususnya LNS yang dibentuk dengan peraturan pemerintah atau keputusan Presiden. Kita lihat efektivitasnya, kita lihat mekanisme kerjanya dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional," kata Yuddy.Yuddy mengatakan, untuk LNS yang dalam evaluasi akademis dan observasi lapangannya tidak begitu kontributif terhadap pencapaian program prioritas pembanguann nasional, atau fungsinya dianggap sudah dijalankan oleh instansi lain, Kementerian PANRB akan merekomendasikan kepada Presiden untuk dibubarkan, digabungkan, atau direvitalisasi."Target kita setidak-tidaknya akhir Agustus ini sudah bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden, LNS mana saja yang memang tidak perlu dipertahankan, mana yang perlu digabungkan dan mana yang perlu direvitalisasi atau dirampingkan," ujar Yuddy.Yuddy juga mengunjungi kantor Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Saat itu, dia disambut oleh Sekretaris Utama Bappenas Imron Bulkin, karena BKPRN berada di bawah naungannya.Imron menjelaskan, instansinya telah melakukan rapat klarifikasi di kantor Kementerian Sekretariat Negara terkait penataan kelembagaan LNS. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa seluruh pejabat serta anggota BKPRN memandang bahwa lembaga ini masih diperlukan. Alasannya, karena masih dibutuhkan wadah koordinasi penataan ruang lintas sektor, terutama untuk menyelesaikan konflik–konflik pemanfaatan ruang.Menurut Imron, meskipun sudah dibentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, ketua BKPRN dipandang lebih tepat dijabat oleh menko perekonomian dengan pertimbangan bahwa isu penataan ruang lebih sering bertitik berat pada bidang perekonomian. Sementara itu, kementerian teknis tidak dapat mengoordinasikan kementerian/lembaga teknis lain yang setingkat, terutama dalam konteks penyelesaian konflik pemanfaatan ruang yang semakin marak. Sebagai contoh, Imron menunjuk kasus yang berkenaan dengan persoalan kehutanan, yang antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Menanggapi hal tersebut, Yuddy mengatakan, hasil dari rapat di Kantor Setneg tidak akan memengaruhi hasil evaluasi akademis dan observasi lapangan yang dilakukan Kementerian PANRB."Tetapi, kami anggap ini sebagai dokumen tambahan sebagai rujukan, meskipun tidak memengaruhi langkah–langkah evaluasi akademis yang sedang kita lakukan," ujarnya.Dari kantor BKPRN, Yuddy langsung menuju kantor Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ) dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Di kantor KNPZ, Yuddy sempat menanyakan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Asisten Deputi Penguatan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Nurbaiti Yuliana, menjelaskan mengenai tugas dan fungsi KNPZ yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan sejumlah kementerian terkait. "Tugas kami meneliti penyakit–penyakit yang disebabkan oleh hewan. Misalnya seperti penyakit rabies yang saat ini sedang marak di Kalimantan," kata Nurbaiti.Sementara itu, di kantor KIP yang berada dalam satu gedung tetapi beda lantai, Yuddy hanya menanyakan mengenai jumlah pegawai yang bekerja. "Kebanyakan yang bekerja di sini adalah pegawai outsourcing," kata Ketua KIP, Abdulhamid Dipopramono.