Gaduh Reshuffle Kabinet Jokowi
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Strategi Menekan
Setelah lontaran yang dihembuskan Politisi PAN itu menjadi polemik, Pengamat Politik menilai ada upaya penyangkalan dari kader lain di partai itu. Tak ayal, seolah public melihat ada perbedaan sikap dan pandangan di tubuh partai itu.
Peneliti Politik Founding Father House (FFH), Dian Permata, menganalisis bahwa partai itu sejak dulu dicap biasa menggunakan strategi perbedaan sikap menyangkut pemerintahan agar di satu sisi memastikan sikap pemerintah mengenai hal tertentu, namun di sisi lain bisa tetap memperoleh keuntungan dari kondisi yang ada.
"Sekilas memang strategi daya tekan PAN kepada Joko Widodo agar reshuffle melibatkan mereka menggunakan cara good cop dan bad cop. Ada yang menekan namun ada yang membantah," katanya.
Menurut dia, strategi ini pernah pula digunakan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana saat itu Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir menjadi mitra kritis namun kemudian Hatta Rajasa yang lebih "soft" menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).
Hal senada terjadi pada saat isu reshuffle setelah PAN merapat ke pemerintah. Seorang Ketua DPP partai itu, Azis Subekti, mengatakan bahwa PAN sudah memperoleh informasi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet. Kader PAN akan masuk dalam struktur Kabinet Kerja. Azis tahun ini sudah dua kali berbicara hal yang sama yaitu pada November tahun ini dan kemudian beberapa hari silam.
Memang, sejumlah fungsionaris partai itu memberikan jawaban “cari aman” saat dikonfirmasi ihwal informasi yang disampaikan Azis. Misalnya saja, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) yang juga Wakil Sekretaris fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan belum bisa memastikan informasi yang disampaikan koleganya itu. "Saya cek dulu ke ketua umum," katanya.
Hanya Gosip?
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai lontaran yang disampaikan oleh fungsionaris PAN itu hanyalah gosip yang kemudian dibesar-besarkan. Menurutnya, selama kabinet adalah kabinet politik tentu saja kader partai merasa memiliki saham untuk ikut bersuara, padahal hak prerogratif presiden seutuhnya.
“Saya terus terang melihat wacana banyak keluar dari mulut politisi itu, dari substansi adalah politisi yang tidak di dalam inner circle yang turut berkompromi di situ,” ujar Yunarto.
Menurutnya, karena yang menyampaikan bukanlah orang yang mengetahui secara persis atau terlibat dalam kompromi politik di balik layar maka isinya tidak lebih dari gosip politik. “Ini sesuatu yang dibesar-besarkan saja,” ujarnya.
Situasi saat ini dia nilai berbeda dengan hari-hari jelang reshuffle kabinet jilid I yang lalu. Sebab, sampai saat ini belum ada sinyalemen apa pun dari Presiden Jokowi bahwa akan melakukan reshuffle. “Reshuffle Jilid I terjadi setelah Jokowi memberikan sinyalemen,” ujarnya.
Yunarto lantas menjelaskan sejumlah sinyalemen yang muncul jelang reshuffle jilid I. Misalnya, pernyataan keras Jokowi dalam rapat kabinet agar membenahi kinerja, kalau tidak dibenahi aka nada yang dicopot. Selain itu, Jokowi minta evaluasi enam bulan kinerja. “Sampai detik ini, saya tidak melihat sinyalemen akan terjadinya reshuffle,” ujarnya.
Namun demikian, Yunarto mengakui bahwa selain evaluasi kinerja memang dalam kabinet politik indikator lain yang digunakan adalah konstelasi politik. Namun, dia masih ragu bahwa aka nada reshuffle dalam waktu dekat karena masih ada sejumlah kegaduhan politik yang belum tuntas.
“Kondisi kekinian masih ada kegaduhan yang belum terselesaikan. Misalnya kasus papa minta saham yang belum tuntas, jabatan ketua dpr yang masih menimbulkan banyak tafsir pimpinan DPR, hingga rekomendasi Pansus Pelindo II untuk memecat ibu Rini Soemarno,” ujarnya.
Meski ada tekanan politik, Yunarto berharap Jokowi tegas menggunakan hak prerogatifnya bahwa urusan kabinet benar-benar menjadi kewenangannya yang tak bisa diintervensi siapapun. Meski bila akan melakukan reshuffle tetap perlu melakukan pembicaraan politik, namun wibawa presiden dalam sistem presidensiil tetap harus dijaga.