- www.siakapkeli.my
VIVA.co.id – Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (United Malays National Organisation/UMNO) memang identik dengan sosok Mahathir Mohamad. Bagaimana tidak, pria yang kini berusia 89 tahun itu telah menjadi anggota UMNO sejak partai tersebut berdiri pada 11 Mei 1946.
Artinya, Mahathir bergabung bersamaan dengan partai yang menelurkan tokoh-tokoh nasional Malaysia ini, berdiri. Tak hanya itu. Selain kuat di partai, Mahathir termasuk salah satu tokoh yang lama dalam memimpin negara, yakni 22 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia, terhitung sejak 16 Juli 1981 hingga 31 Oktober 2003.
Ia menjadi perdana menteri keempat menggantikan Hussein Onn.
Kuatnya akar politik Mahathir di Malaysia teringat dengan sosok mantan Presiden Soeharto. Di mana Presiden RI ke-2 itu juga memegang tampuk kekuasaan hingga 32 tahun lamanya. Soeharto juga kuat di kalangan ABRI (sekarang TNI/Polri) dan Golongan Karya.
Tak heran, bila kedua tokoh ini memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat, selain bersama mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Mahathir yang dijuluki “Dr. M” oleh kalangan politikus dan pengamat negeri jiran ini berhasil mengubah Malaysia menjadi negara modern.
Dengan gerbong UMNO, "tangan dingin" Mahathir berhasil memimpin negeri jiran itu dengan cara keras dan tegas. Politik dikendalikan sedemikian rupa untuk memastikan stabilitas terjaga. Di atas stabilitas itu lah pembangunan ekonomi digerakkan.
Modernisasi dijalankan dengan baik di atas fondasi sistem “demokrasi terkendali” atau yang acap dikritik sebagai “otoritarianisme terbatas”. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dikawinkan dengan sistem politik stabil di bawah kendali pemerintah.
Memang, sistem politik seperti ini menghambat pertumbuhan demokrasi. Namun begitu, Mahathir berhasil menjadikan Malaysia "rumah" bagi tiga ras besar, yaitu Melayu, China, dan India. Ini lah kunci stabilitas Malaysia terjaga.
Atas jasa-jasanya, Mahathir ditahbiskan sebagai “Bapak Modernisasi” Malaysia.
Imigrasi Malaysia Cekal Aktivis Anti Pemerintah
Larangan bepergian pada aktivis adalah tindakan kekerasan.
