Kapolda Metro dan Tantangan Ibu Kota
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Sembilan bulan telah berlalu. Pengabdian Inspektur Jenderal Tito Karnavian memimpin Polda Metro Jaya terhenti. Tongkat komando sebagai Metro-1, sebutan untuk kapolda Metro Jaya, telah diserahkan kepada Inspektur Jenderal Moechgiyarto.
Penyerahan tongkat komando itu menjadi pertanda beralihnya pucuk kepemimpinan tertinggi Polda Metro Jaya, dari Tito kepada Moechgiyarto. Sejak Senin, 21 Maret 2016, Moechgiyarto pun resmi menjadi kapolda Metro Jaya. Mutasi dan penetapan jabatan tersebut berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/604/III/2016.
Lepas dari Polda Metro, jabatan baru telah menanti Tito. Dia diangkat sebagai kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo. Mantan kapolda Papua itu menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Saud Usman yang memasuki masa pensiun.
Namun, sebelum meninggalkan markas Polda Metro, Tito memberi sejumlah pesan. Dia meminta kepada anggota kepolisian memperbaiki mental dan tidak melakukan pelanggaran. Anggota polisi mesti memberikan image positif kepada publik, serta tak melakukan perbuatan negatif.
Sebab, tindakan minus dari satu orang anggota dapat berimbas negatif seolah-olah mewakili seluruh 34 ribu anggota kepolisian seluruh wilayah Polda Metro Jaya. "Jangan sampai anggota mengkhianati publik," ujarnya.
Tito mengaku bahagia dan bangga selama menjadi kapolda Metro Jaya. Itu lantaran dia merasa disokong oleh seluruh pejabat di polda maupun para kepala Kepolisian Resor (kapolres). Dari sisi manajemen di dalam instansi pun saling mendukung.
Tak hanya dari dalam institusi. Kerja sama dengan pihak lain di luar kepolisian, seperti Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga para tokoh masyarakat dinilai Tito berjalan lancar. "Saya kira sebagian besar permasalahan Jakarta, termasuk masalah keamanan bisa diatasi," ujar Tito.
Meski demikian, masih ada sejumlah permasalahan mengadang di ibu kota ini. Di antaranya bahaya ancaman kelompok radikal, persoalan konflik sosial seperti masalah yang berhubungan dengan SARA (suku, agama dan ras), antarkelompok, antarormas (organisasi masyarakat), serta demo anarki.
Persoalan lain seperti kemacetan masih hadir di Jakarta. Saat awal memimpin Polda Metro, penanganan kemacetan lalu lintas menjadi salah satu program prioritasnya. Namun, hingga kini, masalah itu masih membelit Kota Metropolitan. "Kalau untuk masalah eksternal (yang masih dihadapi) umumnya, ya masalah macet," ujar Tito.
