Ahok dan Geng Golf Pengatur Pangkat
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Secara jujur saya katakan bahwa kadang-kadang selaku bawahan saya juga mengharapkan mendapatkan ucapan terima kasih dari pimpinan atas hasil kerja yang telah dikakukan, hal ini penting sebagai bekal semangat pelaksanaan tugas selanjutnya. Tetapi jika itu tidak ada tidaklah mengapa dan saya akan terus melaksanakan tugas berikutnya dengan semangat. Berbeda dengan tuduhan yang menjurus fitnah apalagi keluar dari mulut pimpinan adalah sesuatu yang SANGAT MENYAKITKAN
Dan lebih menyedihkan tuduhan dan fitnah itu keluar dari pimpinan yang sebenarnya saya berharap memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, memotivasi, memberi semangat, dan itu dipertontonkan di muka jagat raya.
Apakah ini yg disebut BEKERJA DENGAN HATI?
Wallahu Khairul Makiriin
Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara
Selanjutnya... Geng pejabat pengatur pangkat...
Geng Pejabat Pengatur Pangkat
Perang urat saraf antara Ahok dan Rustam, ternyata tak berakhir dengan pengakuan Ahok dan curahan hati Rustam di media sosial saja.
Ahok rupanya menyimpan amunisi untuk kembali menyerang Rustam, kali ini, Ahok membongkar sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan Rustam. Memang bukan tradisi yang menjurus pada perbuatan menyimpang, tapi justru kebiasaan yang menyehatkan tubuh, yakni bermain golf. Â Tapi, bukan tentang aktivitas olah raga yang dilakukan Rustam itu yang diungkapkan Ahok ke publik.
Ahok menguak sebuah aktivitas perkumpulan pejabat DKI pemain golf yang dijulukinya dengan julukan 'Geng Golf', meski tak resmi, tapi ternyata sindikasi geng itu, menciptakan sebuah kesenjangan dan diskriminasi di kalangan pejabat dan PNS. Sebab, perkumpulan itu dapat mengatur naik tidaknya pangkat dan jabatan pejabat  dan PNS.
"Jangan harap naik pangkat kalau enggak bisa main golf di Jakarta," kata Ahok.
Ahok mengatakan, masuknya seorang PNS DKI ke geng itu, bisa menjadi penentu seseorang menjadi pejabat eselon II atau eselon I.
Ahok bahkan berani menyebutkan dua nama pejabat yang pernah menjadi 'korban' geng itu. Kedua pejabat itu masing-masing, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.
