Tugas Belum Selesai, Bebaskan 4 WNI Lainnya
- VIVA.co.id/Inquirer.net
"Kapal ini dibajak (diduga Kelompok Abu Sayyaf) pada Jumat 15 April 2016, sekira pukul 18.32, di perbatasan Pulau Mata King Filipina dengan Pulau Ligitan Tawau, Sabah Malaysia," kata Komandan Patroli Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Syahruddin.
Secara prinsip, Presiden Jokowi juga menyampaikan janjinya untuk melepaskan keempat WNI yang disandera tersebut. Bersamaan dengan konferensi pers pembebasan 10 sandera, Jokowi mengaku masih mengupayakan pembebasan mereka. "Saat ini kita masih bekerja keras membebaskan empat WNI yang lain," kata Jokowi.
Pimpinan kelompok bersenjata Abu Sayyaf
Tentunya janji Jokowi ini menjadi harapan besar keluarga korban yang lain. Salah satunya dilontarkan oleh Melati Ginting (52), ibunda dari nakhoda kapal TB Hendry, M Ariyanto Misnan.
"Anak saya bagaimana? Kenapa pilih kasih? Kenapa pemerintah tak tanggap dan beraksi cepat," ujar Melati mendengar kabar pembebasan 10 sandera WNI yang ternyata bukan putranya.
Apa pun itu, kini nasib empat WNI lain sangat bergantung dengan komitmen perusahaan dan dorongan pemerintah untuk dibebaskan. Praktik pembayaran tebusan memang relatif baik karena tidak terjadi kontak senjata dan sandera dapat bebas dengan selamat.
Namun, praktik ini tetap menuai sorotan. Sebabnya, dengan membayar tebusan maka kelompok dapat lebih leluasa menambah amunisi senjata mereka.
Dan tentunya tidak akan bisa menjamin bahwa tidak akan ada kapal milik Indonesia lagi yang akan dibajak. "Uang ini akan digunakan untuk membeli lebih banyak senjata api dan digunakan sebagai dana mobilisasi para penjahat," ujar Wali Kota Jolo Hussin Amin seperti dikutip dalam Wall Strret Journal, Minggu 1 Mei 2016.
Lalu, apakah nantinya keempat WNI ini akan dibayar dengan tebusan, seperti 10 WNI yang lain? Semua bergantung pemerintah. Diplomasi dan negosiasi memang patut dikedepankan. Namun “membenarkan” praktik pembajakan kapal lewat tebusan juga patut dipikirkan matang.
Meski sejauh ini, pemerintah mengklaim, tidak mengeluarkan uang sepeser pun saat pembebasan. "Perusahaan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak ada uang," kata negosiator sandera Mayor Jenderal Kivlan Zein.
Budi Arie Tegaskan Pernyataan soal 'Percepatan Pemilu' Bukan Sikap Jokowi
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menjelaskan pernyataannya soal kemungkinan percepatan Pemilu yang disampaikan dalam kegiatan bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
