Hari Ke(tidak)bebasan Pers Sedunia
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
“Akses terhadap APBD dan berbagai sarana publik sangat terbatas. Dua jurnalis Radar Malang diangkut ke markas TNI AU Abdulrachman Saleh dan dirampas drone, kartu pers dan kartu memorinya saat meliput tragedi Super Tucano Februari kemarin,” kata Hari.
Aksi serupa dilaporkan terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Lampung, dan sejumlah kota di tanah air. Sementara di Jakarta, peringatan digelar dalam sebuah seminar bertajuk Forum World Press Freedom Day di Gedung Dewan Pers.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Representatif Unesco Indonesa Shahbaz Khan, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog, Menkominfo Rudiantara, Koordinator Kontras Hariz Azhar, Bupati Batang Jawa Tengah Yoyok Riy Sudibyo.
Acara tersebut digagas oleh Human Nation Rights, Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), AJI Indonesia, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Embassy of Sweeden, Dewan Pers, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco).
Musuh Kebebasan Pers
Aliansi Jurnalis Independen menyoroti ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi. Mereka menempatkan polisi sebagai musuh kebebasan pers tahun 2016 ini. Ini untuk kelima kali polisi menjadi musuh kebebasan pers sejak pertama kali dihelat tahun 2007.
“Peran polisi menegakkan hukum terkait kasus-kasus kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat telah gagal. Maka AJI Indonesia menetapkan polisi musuh kebebasan pers 2016,” kata Ketua Bidang Advokasi AJI, Iman D Nugroho dalam siaran persnya.
Polisi mereka nilai buruk dalam menjalankan tugas memberikan pengayoman terhadap warga negara terkait hak mendapatkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Menurutnya, kondisi buruknya penanganan, membuat kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan, dalam 10 tahun terakhir.
Indonesia dalam kebebasan pers dan berekpresi terbaru menurut data World Press Freedom Index 2016 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis) menyebutkan berada di posisi merah. Dalam ranking 130 dari 180 negara. “Posisi ini bahkan berada di bawah Timor Leste, Taiwan dan India,” katanya.
Menurut Iman, sejak AJI Indonesia menganugerahkan polisi sebagai musuh kebebasan pers tahun 2015 lalu, hingga kini belum tampak ada perubahan. Polisi gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pengayom publik. Desakan AJI agar kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan delapan jurnalis yang hingga kini belum diketahui pelakunya hingga kini belum ada tindak lanjut.
