Merintang Terorisme di Dunia Maya
- telecomcanadaen.wordpress.com
Di Indonesia, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan jika sampai Juli 2016 ada setidaknya 86 situs yang diblokir terkait dengan terorisme dan radikalisme. Dari angka itu, 37 situs diblokir pada tahun 2015 dan sisanya di tahun ini. Akhir Juli 2016, total terdapat 4.602 akun sosial media yang diblokir, baik di Twitter, Facebook, sampai Youtube. Angka ini meningkat 10 persen dibanding sebulan sebelumnya yang hanya 4.249 akun. Sayangnya, Kominfo tidak memberikan detail akun yang terkait dengan pornografi, perjudian, penipuan dan terorisme.
“Perkembangan penanganan situs internet bermuatan negatif itu, posisi terakhir Juli 2016. Ada radikalsme dan terorisme di bulan Agustus ini yang diblokir. Selain itu, penambahan sekitar 338 akun Twitter yang diblokir adalah akun berkarakteristik prostitusi online. Untuk pemblokiran ini kami gunakan Trust+Positif,” ujar Noor Iza, Pelaksana Tugas Kepala Informasi dan Humas Kemenkominfo, dalam pesan singkatnya, Jumat, 19 Agustus 2016.
Lawannya Kebencian adalah Toleransi
Chief Operating Officer Facebook, Sheryl Sandberg mengungkapkan upaya Facebook dalam menghalau terorisme di platformnya. Namun sayang, dia sendiri tidak yakin jika cara ini akan efektif. Menurutnya, setiap ada akun yang diblokir atau di-suspend, akan muncul akun lainnya yang serupa. Maka dari itu, dia menganjurkan seluruh masyarakat untuk turut serta membantu menghalau kebencian dengan hal yang positif.
“Lawannya perkataan buruk adalah perkataan baik. Lawannya kebencian adalah toleransi. Ketimbang harus protes dan berteriak, kumpulkan 100.000 orang untuk menyukai halaman itu, lalu posting pesan-pesan baik di situ. Dalam waktu tak lama, saya yakin, halaman yang tadinya berisi kebencian akan berubah menjadi kebaikan,” kata Sandberg saat berbicara di World Economic Forum beberapa waktu lalu.
Yang menjadi masalah, menurut analisa Fortune, sekali pemerintah ikut campur dalam menentukan mana akun yang layak diblokir dan mana yang tidak karena dibutuhkan akurasi tepat sebelum memutuskan untuk memblokir, jangan sampai pemerintah menggunakan kekuasaannya demi membungkam kekebasan berbicara. Jika dibiarkan, media sosial dan platform teknologi akan berubah menjadi kepanjangan tangan pemerintah.
Seperti yang pernah dilakukan pemerintah terhadap Wikileaks dan Julian Assange. Pemerintah AS kala itu meminta Amazon untuk memblokir dan menghapus semua data yang tersimpan di server tersebut. Bahkan Visa dan Paypal diminta untuk menghentikan sistem donasi yang ditujukan ke Wikileaks.
