Kepala Daerah Masih Tak Kapok Terjerat Suap
- ANTARA/Nova Wahyudi
Dari beberapa lokasi penangkapan dan penggeledahan di sejumlah tempat, tim satuan tugas KPK, menyita sejumlah uang dan bukti transfer. Dari tangan Yan Anton diamankan Rp299.800.000 dan USD 1.200 atau setara Rp150 juta. Selain itu dari Sutaryo disita Rp50 juta. Kemudian dari tangan Kirman, penyidik menyita bukti setoran biaya haji ke sebuah biro perjalanan haji yakni PT TB sebesar Rp531.600.000. "Transfer ini untuk keberangkatan bupati dan istrinya," kata Basaria.
Basaria menjelaskan, uang Rp 31.600.000 ditransfer ke biro perjalanan haji pada tanggal 3 September 2016. Kemudian, USD11.200 diterima Bupati pada 2 September 2016 serta uang Rp299.800.000 diterima pada 1 September 2016.
Mendagri Geram
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa heran masih ada saja kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal lembaga itu sudah melakukan serangkaian penangkapan terhadap para kepala daerah. "Disayangkan, masih adanya kepala daerah yang kena OTT kasus suap proyek daerah," kata Tjahjo.
Bagi dia, seharusnya setiap kepala daerah berhati-hati. Sebab, tindakan seperti ini justru merugikan rakyat yang mereka pimpin. "Kasihan pemilihnya, dalam pilkada kepala daerah yang lalu. Memahami area rawan korupsi harusnya dipahami siapapun kepala daerah, termasuk saya," jelas mantan Sekjen DPP PDIP itu.
Kementerian Dalam Negeri, kata Tjahjo, belum bisa mengambil sikap terkait operasi tangkap tangan ini. Walau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dapat diberhentikan sementara atau nonaktif apabila tersangkut masalah hukum.
"Kemendagri menunggu pengumuman resmi KPK dahulu untuk mengambil keputusan terkait hal tersebut," ujarnya.
Tjahjo menilai, bukan sistem di pemerintahan yang memberi ruang bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi. Potensi korupsi, menurutnya, juga tak terkait dengan pengalaman dan usia kepala daerah tersebut.
"Masalah usia atau pengalaman bukan jadi penyebab, semua berpulang pada diri sendiri, e-planning dalam sebuah sistem pemerintahan harusnya bertahap, harus dimulai agar ada transparansi, ada penghematan dan ada kontrol masyarakat," katanya.
Sistem di pemerintahan menurut Tjahjo juga sudah didesain transparan baik dari pusat hingga ke daerah. Oleh karena itu, masih adanya kepala daerah yang tersangkut korupsi dinilai bukan karena adanya celah dalam sistem pemerintahan daerah saat ini.
