PDIP dan Ahok Ubah Peta Politik Pilkada DKI
- istimewa
Tak hanya itu, sudah barang tentu keputusan PDI Perjuangan juga mengubah peta pertempuran politik antarpartai politik dalam mengusung pasangan untuk merebut kursi Gubernur DKI dari tangan Ahok.
Karena, dari koalisi kekeluargaan itu, baru muncul satu nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saja, yaitu pasangan Sandiaga Uno dari Partai Gerindra dan Mardani Ali Sera (PKS). Pasangan ini dideklarasikan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis malam, 8 September 2016.
"Insya Allah, PKS bersama Gerindra sepakat untuk mengusung duet Sandiaga Uno-Mardani Ali Sera sebagai Cagub dan Cawagub DKI di Pilkada 2017," kata Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, dalam siaran persnya.
Dengan kondisi seperti saat ini, dipastikan ada empat parpol berjuluk 'Koalisi Asal Bukan Ahok' tersisa yang belum memiliki siapa orang yang bakal diusung. Kini asumsinya, mereka hanya punya tiga pilihan, yakni apakah harus ikut mendukung Ahok-Djarot bersama PDI Perjuangan sebagai pengusung. Ikut berkoalisi dengan Gerindra dan PKS mengusung Sandiaga-Mardani, atau ikut berkoalisi dengan Gerindra dan PKS dengan pasangan calon yang baru. Atau juga membuat koalisi sendiri dan mengusung calon lain. Keempat parpol itu yakni, PKB, PPP, Partai Demokrat dan PAN.
Kemungkinan terbesar PKB, PPP, Partai Demokrat dan PAN akan memilih berkoalisi dengan Gerindra dan PKS atau membentuk koalisi sendiri. Namun, sangat tipis kemungkinan empat parpol itu mau bergabung mendukung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem untuk mengusung Ahok-Djarot.
Karena, selama ini keempat partai ini dikenal cukup tak ramah dengan Ahok. Cukup banyak kritik pedas yang dilemparkan petinggi di keempat parpol ini kepada Ahok. Salah satunya kritikan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yang baru-baru ini menyebut Ahok dalam memimpin Jakarta bagaikan seorang dewa.
Menurut Amien, Ahok kerap berseteru dengan sejumlah lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang merupakan lembaga pemerintah pusat. Ahok juga tak segan mengerahkan aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung penertiban bangunan liar yang menjadi salah satu program utamanya.
