Gertak Sambal Pemberantasan Pungli Jokowi
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Suasana kantor Kementerian Perhubungan Selasa sore itu, 11 Oktober 2016, berubah gaduh. Halaman dan lantai dasar Gedung Karya dipenuhi polisi. Di dalam gedung, Kepolisian menangkap enam orang yang diduga memungut biaya secara ilegal dari masyarakat.
Mereka yang ditangkap, terdiri dari pegawai negeri sipil dan pekerja harian lepas di Kementerian Perhubungan, serta seorang pekerja swasta.
Namun, bukan penangkapan ini yang membuat publik memalingkan perhatian. Di sela-sela operasi tangkap tangan ini, Presiden Joko Widodo hadir di Kementerian Perhubungan, untuk meninjau langsung jalannya operasi.
Tindakan ini pun menjadi sejarah baru, karena tak pernah ada Presiden di Indonesia yang pernah turun langsung meninjau operasi tangkap tangan terkait pungli.
Presiden lantas mengimbau semua aparatur sipil negara berhenti mengambil keuntungan ilegal dari masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah.
"Menyampaikan pada seluruh lembaga dan instansi, setop pungli," tegas Presiden di Kementerian Perhubungan, Selasa.
Pada kesempatan ini, Presiden juga menjelaskan alasan di balik kehadirannya pada operasi ini. Hal ini berkaitan dengan Rapat Terbatas mengenai reformasi hukum, di mana diputuskan pembentukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), dengan dibentuk tim di bawah koordinasi Wiranto selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Secara terpisah, Wiranto menjelaskan dalam upaya memberantas pungli ini, OPP akan bergerak berdasarkan aduan masyarakat dalam sistem pelaporan secara online.
"Itu (pungli) akan diberantas. Segera akan dihabiskan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah," janji Wiranto.
Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan pers usai rapat mengatakan, pungli harus diberantas, karena menjadi keluhan masyarakat paling banyak.
Pungli bisa terjadi dalam pengurusan SIM, STNK, BPKB, hingga pelayanan di pelabuhan. "Dalam waktu sekarang-sekarang ini akan ada shock therapy," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 11 Oktober 2016.
Komitmen ini beralasan, karena pungli menjadi isu utama yang dinilai masih mengganggu masyarakat, terutama sektor bisnis. Efek paling terasa adalah masalah dwelling time, atau waktu bongkar muatan kapal di pelabuhan.
Hal ini sudah menjadi sorotan sejak menteri perhubungan masih dijabat Ignasius Jonan. Bahkan, beberapa waktu lalu, Presiden menyoroti dwelling time di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, yang bisa menghabiskan waktu seminggu.
