Menjaga Asa Indonesia di Dewan Keamanan PBB
- Puspen TNI
Reformasi PBB
Saat mengikuti Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada 23 September lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, tidak sekadar menjadi anggota tidak tetap, Indonesia secara konsisten mendorong reformasi di tubuh PBB.
"Tidak hanya Indonesia, mayoritas negara anggota sangat setuju kalau PBB direformasi. Contohnya dalam hal kewenangan seperti hak veto," ujar JK.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib mengatakan, PBB harus mempertimbangkan kebijakan pemberian insentif bagi negara penyumbang pasukan, dan seraya menggarisbawahi pentingnya perspektif regional untuk mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB.
Â
"PBB harus mencari cara yang efektif dalam kerja sama antara Dewan Keamanan dan Sekretariat serta negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian," kata Hasan.
Selain itu, terdapat sejumlah hal pokok yang ditekankan oleh Hasan, yaitu pentingnya mewujudkan seluruh komitmen negara-negara anggota PBB pada 2017.
"Itu termasuk melalui komitmen PBB dalam menjamin keterwakilan yang proporsional bagi negara penyumbang pasukan. Selain itu, untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan personel pasukan perdamaian," katanya.
Wapres Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu Retno LP Marsudi (kanan) (dokumen Kemlu RI)
Sementara itu, Wakil Tetap Indonesia Untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, menjelaskan kalau Indonesia juga penggagas berbagai pertemuan dan ide-ide terkait pembangunan dan perubahan iklim.
"Tentunya kita optimististis. Indonesia adalah negara yang toleran dan memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kita juga memiliki banyak pengalaman dalam berbagai misi PBB, seperti misi perdamaian sejak 1950-an," ungkap Dian.
Ia menambahkan, pemilihan anggota DK PBB akan dilakukan pada Juni 2018. Indonesia harus bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi negara Asia Pasifik.
Kampanye tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh, tidak saja Kementerian Luar Negeri, tapi juga berbagai lembaga yang bisa memberikan citra positif Indonesia seperti Kementerian Pariwisata.
"Jadi proses ini masih panjang. Kita harus mendekati 193 negara anggota PBB untuk memberikan dukungan. Kita juga mengampanyekan Indonesia sebagai true partner for peace and security," tuturnya. Menurut dia, ada beberapa negara yang telah menyampaikan dukungan, dan diharapkan ditindaklanjuti melalui dukungan tertulis.
