Pilkada di Depan Mata, Hakim di Kandang KPK
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
![]()
FOTO: Sembilan hakim konstitusi berfoto bersama di depan gedung Mahkamah Konstitusi
Pilkada di Depan Mata
Sejak hadir dalam lembaga negara pada 2003, MK secara prinsip memang menjadi lembaga selain Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan kemudian dikuatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (d) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka wewenang lembaga ini adalah untuk menguji undang undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Termasuk juga memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Tahun ini, Pilkada Serentak hanya tinggal dua pekan lagi. Karena itu, tertangkapnya Patrialis Akbar dalam perkaranya dengan KPK cukup membuat limbung MK.
Sebab, absennya seorang hakim konstitusi MK bisa mengganggu proses penyelesaian perselisihan pemilu. "Mengganggu. Kalau jumlah hakimnya tetap delapan," kata Juru bicara MK Laksono.
![]()
FOTO: Ilustrasi/Pilkada serentak tahun 2017
Di MK, perselisihan pilkada digelar melalui tiga sidang panel yang dipimpin paling sedikit oleh tiga hakim konstitusi. Karena itu, jika hakim kurang tentu sidang panel tak bisa digelar.
Dalam laporan akhir 2016, MK telah meregistrasi perkara Pengujian Undang Undang sebanyak 174 perkara. Dengan rincian 111 perkara pada 2016 dan 63 perkara pada 2015.
Sesuai laporan MK, pada 2017, diperkirakan ada kenaikan penanganan perkara Pengujian Undang Undang. Sebab, Pilkada Serentak juga akan digelar pada 2017.
Tercatat ada 101 daerah dengan 338 pasangan calon yang akan berkompetisi atau dengan kata lain ada 338 potensi perselisihan pilkada yang harus dirampungkan oleh MK pada 2017.
"(Karena itu) Dalam waktu dekat MK segera mengirim surat pada Bapak Presiden untuk melakukan pengisian jabatan hakim konstitusi yang baru," kata Ketua MK Arief Hidayat di DPR, Senin, 30 Januari 2017.
Sejauh ini, istana sudah memastikan jawaban bahwa proses pergantian Patrialis Akbar akan digelar melalui proses seleksi. Meski tak dirinci bagaimana proses itu, sepertinya Jokowi ingin menerapkan pola serupa dalam pemilihan pimpinan KPK beberapa waktu lalu.